Powered by Blogger.

Puluhan hektar sawah di Blang Mangat terendam banjir


Lhokseumawe, NEWS OBSERVASI: Puluhan hektare tanaman padi  terendam banjir dalam kurun waktu dua hari terakhir di Desa Blang weu Kecamatan Blang mangat Kota Lhokseumawe, kamis [21/08]. hal ini  membuat petani lesu.

"Melihat tanaman padi yang terendam, otomatis Kami [petani_Red] menjadi tidak bergairah lagi untuk bercocok tanam," kata Ahmad, Warga Setempat.

Ahmad menjelaskan, jika tanaman padi petani vegetatif alias belum berisi itu terendam banjir di bawah seminggu kemungkinan masih bisa hidup, tapi jika sudah berisi kemungkinan suntuk hidup agak sulit.

Kawasan ini pada setiap kali masuknya musim tanam selalu digenangi air, terutama seperti saat musim hujan yang saat ini masih mengguyur Aceh.[ody]


35 Anggota DPRK Aceh Besar Dilantik · Sulaiman SE Ketua Sementara dan Wakil Ketua Saifuddi SE

Aceh Besar, NEWS OBSERVASI; Sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Aceh Besar periode 2014-2019 dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Ainal Mardhiah SH MH atas nama Ketua Mahkamah Republik Indonesia di Gedung DPRK Aceh Besar, Rabu (20/8/2014). Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syamsulrizal MKes, Muspida dan Muspida Plus Aceh Besar, mantan Pj Bupati Aceh Besar, Danlanud SIM, Kepala SKPK, Camat, dan tokoh-tokoh masyarakat.

          Sekretaris Dewan DPRK Aceh Besar, Bahrul Jamil Sos MSi menjelaskan, pelantikan 35 orang anggota DPRK Aceh Besar itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.2/634/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Masehi tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

          Rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Besar yang dimulai pukul 10.15 WIB tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Besar periode 2009-2014, Saifuddin. Menurutnya, sejak awal masa jabatan tahun 2009, pihaknya telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan legislatif. Dari hasil kegiatan DPRK tersebut, dihasilkan sejumlah hal seperti persetujuan Qanun sebanyak 67 keputusan, peputusan yang bukan qanun sebanyak 32 keputusan, keputusan pimpinan DPRK Aceh Besar sebanyak 11 keputusan, dan persetujuan pimpinan DPRK yang berbentuk surat sebanyak 6 surat. “kepada seluruh mitra kerja, kami sampaikan terima kasih yang tidak bertepi atas kebersamaan dan kerjasama yang baik selama ini. Mudah-mudahan kemitraan selama ini dapat terus dilanjutkan di masa-masa mendatang dalam situasi dan kondisi yang mungkin berbeda,” ungkapnya.
          Usai pelantikan, pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2009-2014, menyerahkan palu pimpinan sidang kepada pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2014-2019 sementara yaitu kepada Sulaiman SE dari Partai Aceh. Sementara wakil ketua sementara dipercayakan kepada Saifuddin SE dari Partai Golongan Karya.

          Dalam sambutannya, Ketua DPRK Aceh Besar sementara Sulaiman SE menyatakan, secara internal anggota DPRK Aceh Besar yang baru dilantik, ke depan mau tidak mau akan memasuki era yang kompetitif. Karena itu, secara kelembagan dan personal DPRK harus berupaya memahami tugas, fungsi, dan wewenang sebagai anggota DPRK. Karena itu, sebagai anggota dewan, pihaknya tidak boleh berhenti belajar dan bertanya, sehingga apa yang dilakukan dan dilaksanakan dapat meperoleh hasil yang maksimal. Apalagi pada masa-masa bulan pertama masa jabatan keanggotaan DPRK, akan memasuki agenda-agenda yang relatif sangat padat. Oleh sebab itu, dewan dengan dukungan semua pihak harus mempersiapkan diri sehingga seluruh tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syamsulrizal MKes menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah SSos yang tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut “Beliau sangat berkeinginan untuk bersama di tempat ini, namun saat ini Pak Bupati sedang melakukan penandatanganan MOU Joint Ventere Agreement (JVA), antara Pemda Aceh Besar dengan Utopia in Network Co. Ltd – South Korea, tentang: Project Ubiquitous Wired, Wireless Network ( Multimedia ) dan High Tech Information Technology Industri Area Development di Seuol Korea Selatan,” terang Syamsulrizal.

Wabup Aceh Besar Drs Syamsulrizal MKes mengemukakan, pelantikan  anggota DPRK masa keanggotaan tahun 2014-2019, merupakan tahapan akhir proses pemilu legislatif tahun 2014, melalui pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 yang lalu dan telah melewati tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

      Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil termasuk pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK. Peserta pemilu legislatif adalah secara nasional selain peserta perseorangan untuk DPD juga partai politik dan partai politik lokal sebagai bagian dari proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Aceh. “Kita mengharapkan Aceh dapat menjadi suatu model dalam proses demokratisasi di Indonesi. Dengan keikutsertaan partai politik lokal , diharapkan dapat bersinergi dengan partai politik yang bersifat nasional. Demikian juga dengan keanggotaan DPRK yang terdiri dari keanggotaan partai politik lokal dan partai politik nasional, kita harapkan adanya kerjasama yang baik dan saling besinergi untuk melaksanakan perannya sebagai wakil rakyat di lembaga terhormat ini.

Diharapkan agar Anggota DPRK Aceh Besar masa keangotaan tahun 2014-2019 yang baru dilantik untuk mempelajari dan mendalami secara cermat terhadap fungsi yang saudara emban yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan antara lain dengan memahami secara komprehensif tugas-tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat ( 1) undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh serta berbagai peraturan perundang – undangan lainnya.

            “Sebagai wakil rakyat, ke depan Saudara–saudara dituntut untuk lebih arif dan bijaksana dalam memperjuangkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Aceh Besar, dengan tanpa pandang bulu, apakah yang bersangkutan pernah menjadi bagian dari saingan saudara dalam pemilu legislatif atau tidak. Apabila ini saudara laksanakan maka masyarakat kita akan hidup sejahtera dan berkeadilan,” tandas Wabup Aceh Besar.(darwin)


Inilah nama-nama anggota DPRK Aceh Besar periode 2014-2019:
1.Tgk Dhiauddin (Partai Aceh)
2. Tgk Nurdin Johan, (Partai Aceh)
3. Martunis Amd Kep, (Partai Aceh)
4. Gunawan SE MM, (Partai Aceh)
5. Saifuddin, (Partai Aceh)
6. Sulaiman SE, (Partai Aceh)
7. Zulkiram HS Basri, (Partai Aceh)
8. Maulidar, (Partai Aceh)
9. Bakhtiar ST.  (Partai Aceh)
10. H Khairuddin SE, (Partai Golongan Karya)
11. Zainal Abidin, (Partai Golongan Karya)
12. Saifuddin SE, (Partai Golongan Karya)
13. Ansari Muhammad SPt, (Partai Golongan Karya)
14. Usman AR.  (Partai Golongan Karya)
15. Syafrizal SE (Partai Nasdem)
16. Haddadi Djakfar SE (Partai Nasdem)
17. Ir Bustamam (Partai Nasdem)
18. Zulfikar SH (Partai Nasdem)
19. Ir Zamzami MT (Partai Nasdem)
20. Yusran Yunus MA (Partai Amanat Nasional)
21. Mahdi Basyah (Partai Amanat Nasional)
22. Muchlis Zulkifli ST (Partai Amanat Nasional)
23. Sabirin SPd (Partai Amanat Nasional)
24. Tgk H Husaini AW (Partai Damai Aceh)
25. Muslem M Asyek Amd (Partai Damai Aceh)
26. Tgk Mufaddhal Zakaria (Partai Damai Aceh)
27. Munajjin ST (Partai Keadilan Sejahtera)
28. Tgk H Irawan Abdullah SAg (Partai Keadilan Sejahtera)
29. Zulfikar Aziz SE (Partai Keadilan Sejahtera)
30. Zulfahmi (Partai Nasional Aceh)
31. Abdul Mutaleb (Partai Nasional Aceh)
32. Firdaus SE (Partai Bulan Bintang)
33. Zulfahmi SP (Partai Gerindra)
34.  Abdul Muthalib (Partai Demokrat)

35. Tgk Ahmada MZ (Partai Persatuan Pembangunan)

Hakim MK: Pengurangan Suara Prabowo Tak Terbuki


Jakarta,NEWS OBSERVASI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Putusan Perselishan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014. Dalam pertimbangan Hakim Konstitusi terungkap dalil pemohon yang mempersoalkan adanya pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 Prabowo-Hatta tidak terbukti.

"Dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum (terkait pengurangan suara)," kata Hakim MK Muhammad Alim, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Mahkamah menjelaskan, dari persidangan yang dilakukan, mulai mendengarkan keterangan saksi sampai pemeriksaan alat bukti, tidak ada satupun yang mengajukan keberatan dalam proses rekapitulasi suara.

"Berdasarkan fakta yang terungkap tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah ada pengurangan suara. Fakta juga tidak ada satupun yang mengajukan keberatan saksi termohon dan terkait tidak ada. Tidak ada keberatan pada saksi pasangan calon dalam rekapitulasi," papar Muhammad Alim.

Muhammad Alim juga menyampaikan apa yang dimakusd dengan kecurangan secara terstrutur, masif, dan sistematis (TSM). Salah satu ciri terjadinya kecurangan TSM adalah praktik money politics.

"Pelanggaran sistematis juga adanya money politics secara TSM dengan baik, dengan melakukan pendanaan secara tidak wajar misalnya pembayaran relawan," tuturnya.

"Kewenangan MK untuk mengadili hasil Pemilu bukan hanya hasil tapi juga pelanggaran yang mempengaruhi hasil Pemilu jika terjadi secara TSM," tandas Muhammad Alim. [liputan6.com]

Putusan Gugatan Prabowo 4.390 Halaman, Hakim MK Bacakan 300 Halaman

Jakarta, NEWS OBSERVASI: Majelis hakim konstitusi memulai sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/8/2014). Putusan yang disusun majelis hakim setebal 4.390 halaman.

Hal tersebut disampaikan ketua majelis hakim Hamdan Zoelva saat membuka sidang putusan di ruang sidang pleno Gedung MK.

"Putusan ini cukup tebal, 4390 halaman," kata Hamdan.

Namun, tidak semua lembar putusan akan dibacakan. Biasanya, pada putusan-putusan sengketa lainnya, sembilan majelis hakim MK hanya akan membaca secara penuh pertimbangan dan putusan. Pembacaan putusan itu secara bergantian oleh seluruh hakim.

"Yang dibacakan ada 300 halaman," ujarnya.[kompas.com]

DKPP Putuskan 14 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu


Jakarta,NEWS OBSERVASI - Majelis hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan putusan atas 14 laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. "Harapan kami, putusan ini jadi satu kesatuan pemahaman kita dengan putusan MK nanti sore. Harapannya, mengakhiri silang sengketa," ujar Ketua DKPP Jimly Asshidiqie, Kamis, 21 Agustus 2014.



Menurut Jimly, DKPP membacakan 13 gugatan pada pemilihan presiden dan satu gugatan dalam pemilu legislatif Kota Serang, Banten. Satu gugatan dalam pemilu legislatif terpaksa dibacakan bersamaan dengan gugatan pemilihan presiden karena sebelumnya DKPP harus segera berfokus pada gugatan sengketa pemilu presiden. 

Putusan mulai dibacakan pukul 11.00 WIB. Hadir kedua pihak, pengadu dan teradu. Dari pihak teradu dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad. Dari pihak pengadu diwakili tim advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yaitu Mahendradatta, Maqdir Ismail, Didik Supriyanto, dan beberapa orang lainnya. 

Tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Hatta sebelumnya menuding Komisi Pemilihan Umum melanggar kode etik. Alasannya, KPU tidak melaksanakan sejumlah rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Tindakan itu dinilai kubu Prabowo sebagai lari dari tanggung jawab.[tempo.co]

Jalan Depan MK Ditutup, Karyawan Malah Foto-Foto


Jakarta,NEWS OBSERVASI: Mahkamah Konstitusi siang ini akan menggelar sidang pembacaan putusan gugatan hasil pemilihan presiden yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Rencananya putusan akan dibacakan, Kamis (21/8/2014) sekira pukul 14.00 WIB.



Menghindari pengumpulan massa, aparat kepolisian pun memblokir Jalan Merdeka Barat. Tidak ada kendaraan yang diperbolehkan lewat.

Blokir dilakukan dari depan Gedung Indosat sampai Jalan Medan Merdeka Utara. Hanya Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Timur yang dibuka.

Ratusan aparat kepolisian dengan senjata lengkap dan kendaraan water canon sudah disiagakan sejak pagi. Tapi, suasana yang terlihat ketat itu bukannya membuat khawatir, malah dijadikan ajang untuk{mejeng} bagi sebagian orang.

Di antaranya adalah yang dilakukan sejumlah karyawan yang berkantor di sekitar Gedung MK. Jelang jam makan siang, sejumlah karyawan tersebut memilih berfoto ria dengan aparat keamanan di kawasan tersebut.

Sebagian dari karyawan wanita tersebut mengenakan topeng pesta dan syal berbulu di depan motor patroli polisi.[okezone.com]

Pendukung Prabowo-Hatta Jebol Kawat Duri Polisi


Jakarta,NEWS OBSERVASI - Massa pendukung Prabowo-Hatta ngotot memasuki kawasan steril di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Seribuan orang yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat pun menjebol kawat berduri yang dipasang polisi di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.



Pantauan Liputan6.com, Kamis (21/8/2014), massa awalnya menjatuhkan salah satu bagian kawat. Setelah berhasil mereka menginjak terus kawat tersebut. 

Massa pendukung Prabowo-Hatta pun mendorong kawat berduri hingga maju sekitar 5 meter. Polisi yang berjaga tidak tinggal diam.

Sejumlah polisi tampat melakukan upaya persuasif untuk menenangkan massa. Namun bukannya berhenti, massa malah terus mendorong kawat duri bahkan terjadi tarik-menarik dengan polisi.[liputan6]

Nusron Wahid Nilai Surat Golkar ke KPU Cacat Hukum

NEWS OBSERVASI: Calon anggota legislatif terpilih Partai Golkar yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menilai, surat yang disiapkan DPP Partai Golkar kepada Komisi Pemilihan Umum terkait pencoretannya bersama Agus Gumiwang Kartasasmita dari kursi DPR periode 2014-2019 dan digantikan kader lain cacat hukum.
"Surat dari DPP Golkar itu cacat hukum," kata Nusron, peraih suara terbanyak pada Pileg 2014 dengan 243.000 suara di Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Nusron mengatakan, jangka waktu penyelesaian konflik yakni 60 hari sejak pemberhentian sebagai anggota partai belum terlampaui. Dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 24 Juni 2014, DPP Golkar memberhentikan tiga kader Golkar dari keanggotaan Partai Golkar. Tiga kader itu adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatulloh. Apabila dihitung, 60 hari baru akan terlampaui pada Sabtu, 23 Agustus.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa mengatakan mendapatkan informasi bahwa DPP Partai Golkar telah mengirimkan surat ke KPU. "Saya juga diberitahu kalau suratnya sudah ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen Golkar," katanya.
Terkait pemecatatannya, Nusron mengirimkan surat ke DPP Golkar yang ditembuskan ke Mahkamah Partai Golkar. Nusron berupaya menjawab pemecatan dari DPP Golkar.
Poempida juga mengatakan, dirinya melayangkan surat penolakan atas pemecatan tertanggal 26 Juni 2014. "Namun, sampai saat ini tidak ada jawaban dari DPP," ujarnya. Poempida menegaskan, DPP Golkar sendiri yang sebenarnya tidak berupaya mencari solusi.
Ditanya soal surat dari DPP Golkar, komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan belum mendapatkan informasi dari sekretariat. Biasanya surat dari sekretariat akan masuk ke meja ketua KPU terlebih dulu.
Soal prosedur penggantian caleg terpilih, Ida mengatakan, hal itu diatur dalam UU No 8/2012 Pasal 220 Ayat (1) yang menyebutkan, "Penggantian calon terpilih dapat dilakukan apabila: 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri. 3. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota. 4. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau pemalsuan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap."
Selanjutnya, kata Ida, dalam Peraturan KPU No 8/2014 Pasal 52 Ayat 1a, disebutkan, dalam hal calon terpilih tidak lagi memenuhi syarat dan calon terpilih menempuh upaya hukum, maka KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota tidak melaksanakan penggantian calon terpilih sampai dengan adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap.
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto mengatakan, kasus Nusron memiliki peluang hukum terkait persyaratan penggantian calon pada butir keempat yang menyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Selesai di MK, Prabowo Akan Tempuh Gugatan ke PTUN dan MA


NEWS OBSERVASI: Calon presiden Prabowo Subianto akan menempuh jalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung jika gugatannya tak dipenuhi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita juga masih ada jalan menempuh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kita juga masih bisa menempuh jalan ke Mahkamah Agung (MA)," kata Prabowo saat menghadiri acara silaturahim dan halalbihalal dengan tim Koalisi Merah Putih wilayah Jabar di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Selasa.

Prabowo menuturkan, sengketa Pilpres 2014 masih dalam tahapan penyelesaian secara hukum di MK. Ia berharap, semua hakim di MK melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur, dan adil.

"Kita berharap dan kita berdoa bahwa hakim-hakim MK akan melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Prabowo.

Selain ituA, Prabowo mengungkapkan masih memiliki kekuatan politik di parlemen tingkat DPR RI dari partai Koalisi Merah Putih, yang mencapai 63 persen.

"Kekuatan politik kita juga masih sangat kuat," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Prabowo menjelaskan, pengaduan pilpres ke MK bukan karena tidak menerima hasil pilpres, melainkan ingin membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi 2014.

Prabowo menyatakan tidak ingin suatu pemerintahan lahir dari kebohongan atau kecurangan karena akan memerintah secara tidak benar dan dikhawatirkan akan ditinggalkan oleh rakyatnya.

"Manakala kecurangan sudah diketahui rakyat, pemerintah tidak akan dipercaya oleh rakyat," kata Prabowo.

Prabowo berharap, Koalisi Merah Putih dapat terus kompak dan berjuang mendapatkan keadilan. Ia menyampaikan terima kasih kepada warga Jabar yang telah mendukung, dan diminta untuk tidak menangis karena Prabowo kalah.

"Saya minta ibu-ibu jangan nangis. Perjuangan ini baru mulai. Ibu-ibu harus siap bikin dapur umum, di mana-mana," kata Prabowo di hadapan massa pendukungnya.

Banjir, Empat Sekolah di Lhokseumawe di Liburkan

NEWS OBSERVASI: Empat sekolah di wilayah Lhokseumawe, Selasa (19/8) diliburkan. Penyebabnya, ruang belajar di empat sekolah tersebut terendam banjir yang melanda kawasan itu pada Senin (18/8) malam.
Keempat sekolah tersebut adalah SD Negeri 10 Muara Dua, SMP Negeri 7 Lhokseumawe, SMP Negeri 13 Muara Dua, dan SD Negeri 7 Muara Dua. Ekses lain dari banjir tersebut, pagar belakang SDN 7 Muara Dua sepanjang 20 meter ambruk.
“Air mulai naik pada Senin malam sekitar pukul 21.30 WIB. Sekitar 30 menit kemudian, ketinggian air mencapai satu meter. Eksesnya, semua ruangan di sekolah kami terendam banjir,” ujar Afriandi, penjaga SDN 7 Muara Dua.
Menjelang Selasa pagi, menurutnya, air di sekolah tersebut sudah surut. Tapi, lanjut Afriandi, lumpur masih mengenangi ruangan kelas. Sehingga kegiatan belajar mengajar tak bis dilaksanakan. “Kemungkinan, proses belajar mengajar masih kita liburkan sampai besok, karena ruangan belum bisa dibersihkan. Besok jika tidak ada hujan, ruangan belajar akan kami bersihkan,” tambah Kepala SDN 7 Muara Dua, Nurlaila kepada Serambi, Selasa (19/8).
Secara terpisah, Kepala SMPN 7 Lhokseumawe, Syamsul Bahri kemarin, menjelaskan, selain proses belajar mengajar diliburkan, sejumlah dokumen sekolah seperti berkas penerimaan pelajar baru juga ikut terendam karena tak sempat diselamatkan saat banjir menggenangi sekolah.
“Berkas yang terendam bukan hanya yang milik sekolah kami, tapi juga sejumlah sekolah lain. Karena penerimaan siswa baru dipusatkan di sekolah kami. Kami sudah memberitahukan ke sekolah lain untuk mengambilnya, tapi ada yang belum mengambilnya,” kata Syamsul Bahri. Ditambahkan, sejumlah buku dalam lemari dan beberapa Central Uni Prosesoe (CPU) komputer juga terendam. “Semua ruangan sudah kita bersihkan, karena itu jika tak hujan lagi sudah bisa belajar kembali seperti biasa,” katanya.

Tiga Raqan DPRK Aceh Utara disetujui

NEWS OBSERVASI: Fraksi Partai Aceh (PA) dan fraksi gabungan serta gabungan komisi menerima dan menyetujui 3 rancangan qanun (raqan) Kabupaten Aceh Utara. Ketiga raqan tersebut disetujui dalam penyampaian rapat Paripurna ke-5 masa persidangan II DPRK Aceh Utara 2014.
Rapat paripurna dihadiri oleh 30 orang anggota dewan yang berlangsung di gedung DPRK Aceh Utara, Jl. Nyak Adam Kamil, Kota Lhokseumawe, Selasa (19/8).
Adapun raqan yang disetujui yaitu, raqan tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tahun 2005-2025, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2012-2017 serta Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Kabupaten Aceh Utara.
Pada Selasa, (19/8) sudah dilaksanakan sidang paripurna ke-4 masa persidangan II dengan acara penyampaian laporan hasil kerja panitia anggaran terhadap KUA dan PPAS APBK Aceh Utara 2015 dan penandatanganan nota kesepakatan antara kepala daerah dengan pimpinan DPRK.
Menurut Ketua DPRK Aceh Utara, Jamaluddin Jalil aat membuka rapat mengatakan, berhubung belum adanya kesepakatan, maka Rapat Paripurna ke-4 ditunda dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna ke-5.
Sementara itu, Bupati Aceh Utara menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja dalam membahas Raqan yang sudah disetujui oleh dewan. Menurutnya, dua raqan tersebut merupakan raqan yang sangat strategis dalam meletakkan fundamental arah perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara jangka panjang maupun menengah.

Ahmad Heryawan : Prabowo belum kalah

Bandung,NEWS OBSERVASI – Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan Prabowo-Hatta belum kalah dalam Pemilihan Presiden 2014, karena masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Insya-Allah pak Prabowo menjadi pemenang,” kata politisi PKS itu dalam Silaturahmi dan Halalbihalal dengan tim Koalisi Merah Putih wilayah Jabar yang dihadiri Prabowo di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Selasa (19/8).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Heryawan menyampaikan pujiannya kepada calon presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu meredam massa pendukungnya dalam merespons hasil Pilpres 2014.
“Kita harus tiru pribadi beliau yang sabar, bisa meredam seluruh massa pendukung. Beliau patut dicontoh dengan kesabarannya menghadapi berbagai serangan politik,” katanya.
Ia berharap kepribadian Prabowo yang penuh kesabaran dapat ditiru oleh seluruh relawan dan tim sukses Prabowo-Hatta.
“Salut kepada pak Prabowo, karena beliau bisa menghadapi masalah dengan penuh kesabaran, meskipun banyak sekali serangan dari kiri dan kanan,” kata Heryawan.
Kehadiran Prabowo itu disambut meriah oleh massa pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, kaum ibu-ibu dan sejumlah organisasi massa lainnya.
Dalam sambutannya Prabowo akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan memohon dukungan kepada masyarakat Jabar untuk membuktikan segala kecurangan pemilihan presiden.
Pilpres 2014 sudah berlangsung pada 9 Juli 2014 dan KPU sudah memutuskan pemenangnya pada 22 Juli 2014, namun keputusan itu digugat ke MK dan kini tinggal menunggu keputusan MK pada 21 Agustus 2014

Istri Pergi, Suami Cabuli Adik Ipar dan Difoto Bugil

NEWS OBSERVASI: Kepolisian Resor Boyolali menahan tersangka Muslih Dhedi Anggoro (25) warga Banyudono yang tega mencabuli adik iparnya yang masih di bawah umur.
Kepala Polres Boyolali AKBP Budi Surtono melalui Kasat Reskrim AKP Parwanto, di Boyolali, Selasa, mengatakan, tersangka ditahan setelah ada laporan dari pihak keluarga korban adanya kasus pencabulan.
“Kami langsung mengamankan tersangka untuk pemeriksaan dan sejumlah saksi terkait kasus itu,” kata Kasat Reskrim AKP Parwanto, seperti dikutip dari Antara, Selasa (19/8).
Ia menjelaskan, perbuatan tersangka terungkap ketika istrinya mengetahui adanya foto-foto setengah telanjang adik kandung perempuannya di telepon seluler suaminya. Kejadian itu, kemudian dilaporkan keluarga korban ke polisi.
Menurut dia, dari hal pemeriksaan tersangka mengakui perbuatan bejat terhadap korban sudah dilakukan sebanyak lima kali ketika istrinya pergi keluar rumah.
Namun, pihak keluarga korban yang mengetahui hal tersebut tidak terima dan melaporkan kejadian itu kepada polisi Tersangka mengaku dirinya tergiur terhadap korban dengan alasan sering terjadi cekcok dengan istrinya dan pengaruh nonton video porno.
Atas perbuatan tersangka dijerat dengan Undang Undang nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
Tersangka diancam hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara, dan denda uang maksimal mencapai Rp300 juta.

Pendaftaran "Online" CPNS 2014 Dibuka Hari Ini

NEWS OBSERVASI: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka pendaftaran secara online seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 melalui portal nasional Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mulai hari ini, Rabu (20/8/2014).
Para pelamar yang berminat bisa mengunjungi situs http://sscn.bkn.go.id dan https://panselnas.menpan.go.id/ untuk mendaftar dan mendapatkan informasi lainnya.
Pendaftaran CPNS 2014 secara online, seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet, ialah untuk menjamin prosesnya berlangsung secara transparan dan akuntabel. Selain itu, seleksi ini juga dimaksudkan agar setiap PNS yang lolos memang kompeten dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pendaftaran CPNS dilaksanakan secara serentak dan terintegrasi melalui sistem pendaftaran online. Sistem pendaftaran CPNSonline diperuntukkan bagi pelamar CPNS yang akan mengisi formasi umum di instansi pusat maupun daerah.
Formasi nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi kementerian dan lembaga dan formasi di instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Kementerian PAN-RB telah mengumumkan 68 kementerian dan lembaga yang membuka formasi.
Sementara itu, formasi daerah terdiri atas 28 pemerintah provinsi dan 455 pemerintah kabupaten/kota.
A. Formasi pusat terdiri atas 68 kementerian/lembaga (total 24.928 formasi):
1. Tiga kementerian koordinator: 87 formasi
2. 27 kementerian: 18.253 formasi
3. 28 lembaga pemerintah non-kementerian: 4.783 formasi
4. Lembaga dan sekretariat lembaga negara: 1.805 formasi
B. Formasi daerah (total 38.824 formasi)
1. 10 provinsi di Pulau Sumatera dan sekitarnya: 11.347 formasi
2. Sembilan provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara: 8.376 formasi
3. Lima provinsi di Pulau Kalimantan: 6.644 formasi
4. Enam provinsi di Pulau Sulawesi: 4.920 formasi
5. Empat provinsi di Kep Maluku dan Papua: 7.537 formasi
Panselnas CPNS 2014 melakukan penyederhanaan pendaftaran CPNS, yakni dengan pendaftaran sistem online melalui websitepanselnas.menpan.go.id untuk semua lulusan, baik SMA, D-3, S-1.
Terdapat sejumlah syarat yang perlu diperhatikan, di antaranya seleksi hanya dapat diikuti melalui tahap pendaftaran di portal itu. Pendaftar wajib memiliki alamat surat elektronik yang berlaku.
Setelah melakukan registrasi di website resmi CPNS 2014, peserta harus melengkapi syarat-syarat yang akan dibawa pada pelaksanaan tes CPNS 2014.
Dikutip laman Panselnas CPNS 2013, umumnya pendaftaranonline memuat persyaratan berikut:
1. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Tahun dan nomor ijazah pendidikan terakhir
3. Indeks prestasi kumulatif (IPK) transkrip nilai pendidikan terakhir
4. Berkas pasfoto digital berwarna berukuran 200 x 150 piksel dalam format JPEG dan maksimal berukuran sebesar 30 KB
5. Berkas fotokopi digital ijazah dan transkrip dalam format PDF dan maksimal berukuran 500 KB
6. Surat elektronik (e-mail) yang biasa dan selalu Anda akses secara berkala. Informasi khusus akan disampaikan melalui surat elektronik secara langsung.
7. Judul dan abstrak tugas akhir/tesis/disertasi
8. Pelamar lulusan dari luar negeri diwajibkan melampirkan surat keterangan penyetaraan ijazah dari Dikti, Kemendiknas, atau surat keterangan telah mengajukan permohonan penyetaraan ijazah.

Kebenaran isian serta berkas digital yang diunggah akan dicek pada saat verifikasi fisik sebelum ujian tulis. Ketidaksesuaian data akan mengakibatkan peserta digugurkan dan tidak diperkenankan mengikuti ujian tulis.
Dalam proses verifikasi, panitia tidak memiliki wewenang untuk melakukan perubahan pada isian Anda.

Persija Kena Denda, The Jakmania Geram

Persija Jakarta dijatuhi hukuman denda sebesar 75 juta rupiah karena ulah suporter yang menyalakan petasan ketika laga melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno dalam lanjutan ISL tanggal 10 Agustus 2014 lalu. Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Larico Ranggamone, geram dengan perbuatan anggotanya tersebut.
Muhammad Larico Ranggamone atas nama The Jakmania mengecam aksi peledakan petasan di dalam stadion itu. Pasalnya, tidak hanya denda, Persija juga terancam tidak boleh menggelar laga lagi di Stadion Gelora Bung Karno di pertandingan berikutnya.
“Kami mengutuk keras aksi tidak tertib daru suporter yang membandel. Ulah kalian justru merugikan tim dan mengancam izin pertandingan di kandang di laga terakhir Persija,” tukas Muhammad Larico Ranggamone di Jakarta belum lama ini.
“Mari dukung klub kesayangan kalian dengan aksi kreatif. Jangan melakukan hal yang sudah dilarang karena tidak ada gunanya. Ulah negatif begitu justru merugikan klub,” lanjutnya.
Sebagai Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Larico Ranggamone sangat menyesalkan ulah suporter Persija yang justru akan merugikan tim kesayangan mereka. Muhammad Larico Ranggamone pun akan menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota The Jakmania yang ketahuan berbuat ulah.
Hukuman denda ini bukan pertamakali bagi Persija. Saat tim Macan Kemayoran menjamu Semen Padang pada tanggal 8 Februari 2014 silam, suporter Persija juga melakukan ulah serupa, dan PSSI pun memberikan hukuman denda sebesar 50 juta rupiah saat itu.sidomi.com

Prabowo: Bagaimana Bisa Mayat Mencoblos Sampai Enam Kali!


Karut-marutnya proses Pilpres 2014 diungkapkan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto saat hadir dalam silaturahmi dengan relawan dan simpatisan Koalisi Merah Putih Tingkat Jawa Barat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/8/2014).

Salah satu yang diungkapkannya adalah ada orang yang sudah meninggal di salah satu daerah namun tetap bisa menggunakan hak pilihnya. 

Tak tanggung-tanggung, "sang mayat" kata Prabowo, bisa mencoblos sampai enam kali. Kondisi itu jelas dipandang miris di tengah negara merdeka yang sedang menegakkan demokrasi.

"Bagaimana bisa di negara yang merdeka, di negara yang terhormat bisa ada mayat, memilih, nusuk (surat suara) sampai enam kali," ujar Prabowo.

Jika proses demokrasi berjalan jujur dan adil kata Prabowo, hal seperti itu tidak akan terjadi. "Orang yang sudah mati 10 tahun lalu, dia bisa nusuk enam kali. Yang hidup saja dia hanya boleh nusuk satu kali," ungkapnya.

Tak hanya itu, berbagai masalah dan kecurangan dalam pilpres dipandangnya sudah tidak lagi wajar. Kecurangan itu pun menurut Prabowo, tidak bisa ditolerir. "Masalahnya adalah kecurangan ini sudah di depan mata, sudah terlalu menyakitkan hati," tegasnya.

Atas alasan itu, Prabowo membawa berbagai kecurangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Ini artinya adalah merobek-robek UUD kita, ini artinya menghina puluhan ribu orang yang telah berkorban untuk membela UUD 1945, ini artinya mengejek rakyat Indonesia," jelasnya.

Ia lalu mengajak semua pihak untuk mendoakan agar MK mengambil keputusan yang adil dan benar. Jika di MK hasilnya tidak memuaskan, maka masih ada jalan lain yang akan ditempuh.

"Kita masih ada jalan, masih bisa menempuh ke PTUN, kita juga masih bisa menempuh jalan ke Mahkamah Agung (MA), dan kekuatan politik kita juga sangat kuat," tegas Prabowo.

Ulama Kecam Pembunuhan Wakil Mufti di Rusia

Doha. Syaikh Dr. Ali Qara Daghi, sekjen Persatuan Ulama Muslim Se-Dunia (IUMS), mengecam peristiwa dibunuhnya Syaikh Rasul Gamzatov, wakil mufti Republik Ossetia Selatan, Federasi Rusia, yang terjadi pada hari Ahad (17/8/2014) kemarin.
Syaikh Daghi sangat menyayangkan banyaknya ulama Islam yang ditarget pembunuhan di Rusia. Syaikh Gamzatov adalah ulama ke-39 yang telah dibunuh. Dalam kasus-kasus pembunuhan sebelumnya, pihak keamanan Rusia tidak melakukan pencarian pelaku dan identitasnya, apalagi sampai tindakan hukum di pengadilan. Hingga saat ini juga tidak ada langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari terulangnya kejadian serupa.
Oleh karena itu, Syaikh Daghi meminta pemerintah Rusia khususnya otoritas hukum untuk menyampaikan sikapnya terhadap aksi-aksi kejahatan kepada agama dan umat Islam, terutama para ulama dan tokoh agama. (msa/dakwatuna/iums)

Persiraja Dibantai Pro Duta

MEDAN - Persiraja dipaksa menyerah 1-3 dari tuan rumah Pro Duta Medan dalam laga lanjutan Grup I Divisi Utama Liga Indonesia 2014, Selasa (19/8/2014) sore.
Laga yang dilangsungkan di Stadion Teladan, Medan itu, Laskar Rencong sudah tertinggal 0-1 di babak pertama melalui eksekusi penalti Walter Brizuela. Persiraja baru mampu menyamakan ketertinggalan ini di babak kedua melalui Angga Parnanda pada menit 55.
Namun gol ini justru menjadi pelecut semangat tuan rumah hingga langsung membalas dengan dua gol sekaligus melalui Rahmad Hidayat dan Brizuela.
Pelatih Persiraja, Achyar Ilyas berjanji akan mengevaluasi pemainnya pasca-kekalahan ini. Ia tidak ingin hal serupa terulang kala melawan PSMS di laga terakhir pada Sabtu (23/8/2014) nanti

Jokowi: Saya Kalah Balap Karung, tetapi Enggak Gugat Panitia


Presiden terpilih Joko Widodo bercerita soal lomba balap karung yang diikutinya saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Pada akhir cerita, Jokowi, entah menyindir rivalnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, atau tidak, mengisahkan kekalahannya. Ini ceritanya. 

"Yang pertama, cerita balapan karung dulu. Saya itu seneng kalau rakyat di kampung mengadakan lomba sederhana yang membuat mereka senengnya setengah mati. Bukan yang tinggi-tinggi juga itu, tetapi mereka senang sekali," kata Jokowi, membuka ceritanya mengenai balap karung, saat memberi sambutan dalam acara 5th Annual Soegeng Sarjadi Scool of Government di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (19/8/2014) malam. 

Lalu, Jokowi pun menceritakan blusukan-nya ke Waduk Pluit saat 17 Agustus lalu. Jokowi mengaku hanya ingin memantau situasi dan kondisi di Waduk Pluit. Namun, saat melihat serunya warga mengikuti lomba, hal tersebut membuatnya tertarik untuk ikut serta. 

"Di Waduk Pluit ada panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Saya panjat pinang enggak berani. Saya mau ikut yang enak, makan kerupuk, sama keamanan enggak boleh. Katanya, itu ada keamanannya dulu Pak, ada food check," ujar Jokowi, yang disambut tawa hadirin. 

Akhirnya Jokowi pun memutuskan untuk ikut balap karung. Meskipun pihak keamanan melarang, kali ini Jokowi enggan menurutinya. 

"Katanya bahaya, kalau jatuh bagaimana? Ya kalau jatuh paling sakitaja," ujarnya, yang lagi-lagi disambut tawa.

Jokowi mengaku hampir jatuh saat lompat-lompat di dalam karung untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya. Namun, usahanya itu tetap tidak membuahkan hasil.

"Saya kalah balap karung, nomor sepuluh, tetapi enggak gugat panitia," ujar Jokowi. 

Ucapan Jokowi itu sempat membuat kebanyakan hadirin terdiam dan berpikir sejenak, tetapi kemudian langsung tertawa sangat keras. Kebanyakan berpikir bahwa Jokowi menyebut kata "gugat panitia" itu untuk menyindir Prabowo-Hatta yang kalah dalam pilpres dan menggugat penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bila Terbukti, Kecurangan Pilpres di Papua Tidak Bisa Ditoleransi


NEWS OBSERVASI: Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai indikasi kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Papua merupakan masalah serius. Jika kecurangan tersebut terbukti benar, maka Mahkamah Konstitusi (MK) harus bertindak sesuai perannya demi tegaknya sistem demokrasi di Indonesia.  

“Jika ini betul terbukti, ada sejumlah kecurangan di Papua, maka ini menjadi masalah serius dalam demokrasi,” ungkap Siti Zuhro, Rabu 13 Agustus 2014.
 
Menurut dia, jenis dugaan kecurangan di Papua tidak bisa lagi ditoleransi dan harus segera disikapi oleh hakim MK. Salah satu yang ia soroti adalah pernyataan saksi dalam sidang yang menyebut ada intimidasi dari pihak tertentu untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu.
Dalam sistem demokrasi, tegas dia, tidak boleh ada pemaksaan kehendak, baik oleh kekuatan politik ataupun aparat. “Hal ini melanggar HAM dan Demokrasi,” tegasnya.
 
Ia menambahkan, masyarakat Papua tidak boleh lagi dibodohi dan dieksploitasi untuk kepentingan pihak tertentu. Ini menjadi tugas penyelenggara pemilu dan partai politik untuk memperbaiki kualitas demokrasi bagi masyarakat Papua.
 
“Ini yang menjadi tanggung jawab bagi KPU dan papol,” katanya.
 
Sementara itu, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Partai NasDem, Rachmawati Soekarnoputri, menyebut terjadi kecurangan dala Pilpres 9 Juli 2014 secara terstruktur, sistematis dan masif.
 
“Saya melihat masalah substansi dari pilpres kemarin, hampir di setiap provinsi terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif,” pungkasnya.

Prabowo puji kesaksian Novela Nawipa di sidang MK


NEWS OBSERVASI: Kesaksian Novela Nawipa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi ( MK ) memberi warna berbeda. Saksi asal Papua itu berani berbicara lantang dan tidak segan-segan memarahi hakim MK . 

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji keberanian Novela berbicara dengan tegas di hadapan 9 hakim. Prabowo menilai Novela hanya ingin berbicara sesuai fakta yang diketahuinya.

"Saya salut akan sikap saudari Novela Nawipa, saudara Elvincent Dokomo, saudara Satoni dan semua individu-individu yang telah memberikan kesaksian dengan berani, jujur, tanpa pamrih dalam membela keadilan dan kebenaran di Mahkamah Konstitusi," kata Prabowo di facebooknya, Rabu (13/8).

Dalam akunnya, Prabowo juga memajang penyataan Novela yang diunggah ke 

twitter

. Prabowo pun mengajak siapa saja yang melihat untuk mengapresiasi sikap Novela tersebut. "Mari kita acungkan jempol kita di Facebook ini untuk mereka," kata Prabowo.

Pada sidang kemarin, Novela Nawipa, saksi pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa membuat suasana MK berubah. Dia pun sempat membentak Ketua MK Hamdan Zoelva.

Awalnya Hamdan Zoelva bertanya kepada Novela terkait legalitas pungutan suara di salah satu TPS di Papua. Novela pun menjawab pertanyaan secara lugas.

Pertanyaan Hamdan berlanjut pada petugas penyelenggara yang berada TPS yang diduga bermasalah tersebut. Ketika bertanya terkait identitas petugas tersebut, Novela terlihat mulai gerah.

Dengan nada tinggi dan lantang, Novela membentak Hamdan Zoelva . "Ah bapak jangan tanya macam-macam!" kata Novela disambut gelak tawa peserta sidang.

Usai dibentak Novela, Hamdan pun mengakhiri pertanyaan, dan menyilakan termohon dari pihakKPU untuk bertanya. Termohon yang diberi kesempatan bertanya, melanjutkan pertanyaan yang diberikan Hamdan.

Novela kembali emosi, sambil bicara bernada tinggi dia menjelaskan ujung dari masalah di TPS tersebut. "Kalau kami tidak lapor, kami tidak ada di sini pak sebagai saksi. Terima kasih," bentak Novela.

Sumber: merdeka.com