BANDA ACEH - Staff Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan,
Zulkifli, mengakui adanya sejumlah kelemahan dalam kinerja
kepemerintahan setahun terakhir ini. Ia mengaku, kemelamah tersebut
terjadi karena terlambatnya pengesahan anggaran, hingga menyebabkan
terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaan pogram dan realisasi
anggaran.
"Selama setahun ini memang ada
kelemahan. Namun kami meminta kepada semua pihak agar tidak hanya
mengkritik, tetapi juga memberikan solusi agar bisa menjadi pertimbangan
dan masukan untuk Pak Gubernur dalam mengambil kebijakan dan melakukan
perubahan yang lebih baik nantinya," kata Zulkifli dalam Seminar dan
Diskusi Publik Setahun 'Zikir' Memimpin, Selasa (25/6) yang
diselenggarakan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di Grand
Nanggroe Hotel Banda Aceh.
Zulkifli
menjelaskan, selama 9 tahun terakhir di Aceh selalu terjadi
keterlambatan pengesahan anggaran, hingga menyebabkan sejumlah realisasi
program yang telah direncanakan pemerintah tidak berjalan dengan baik.
"Untuk
itu, Pemerintah Aceh tahun ini berupaya agar bisa secepatnya memnyusun
rancangan anggaran untuk 2014, agar bisa segera dibahas oleh DPRA dan
pengesahan tidak terlambat seperti tahun-tahun sebelunya. Kami
menargetkan pengesahannya bisa dilakukan paling lambat akhir Desember
ini," ujar Zulkifli.
Selain itu, Zilkifli
menjelaskan, kurangnya program dan belum adanya peningkatan ekonomi
masyarakat saat ini juga dikarenakan keterbatasannya angggaran
pemerintah, dikarenakan lemahnya pendapatan Aceh.
"Pendapatan
kita sangat minim. Sekarang bisa bertahan karena ada dana Otsus, kalau
sudah tidak ada lagi, kedepannya tidak tahu bagaimana. Anggaran yang
dikelola pemerintah hanya 30 persen untuk publik, sementara 70 persen
sudah habis untuk belanja pegawai. Mayoritas pendapatan kabupaten/kota
juga rata-rata tidak sampai diatas 10 pesen," ujar Zulkifli.
"Ini
yang sedang diupayakan oleh Pak Gubernur, dengan mencari
investor-investor agar mau berinvestasi di Aceh, supaya nantinya
pendapatan Aceh meningkat dan masyarakat Aceh bisa sejahtera,"
tambahnya.
Selain itu permasalahan saat ini,
Zulkifli juga menambahkan, Pemerintah terlalu beban dengan banyaknya
tenaga honorer, yang diakibatkan dari proses perekrutan yang tidak benar
dalam beberapa tahun terakhir.
"Rekurtnya saja
tidak benar, bagaimana mau bekerja dengan benar. Maka dari itu sejumlah
kabupaten/kota saat ini tidak melakukan rekrutmen pegawai. Banyak yang
dibutuhkan untuk berbagai bidang, namun pegawai banyak tetapi tidak
punya kopetensi. Jika di tes (uji), mungkin hanya 20 persen yang bisa
pakai. Ini yang sedang dipikirkan pemerintah untuk mencari solusinya.
Kedepannya Pemerintah Aceh juga akan melakukan proses perekrutan pegawai
dengan cara transparan dan objektif," imbuhnya.
Guna
adanya perubahan kinerja yang lebih baik kedepannya, Zuklkifli
menjelaskan, Gubernur Aceh telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja
jajaran SKPA, dan melakukan evaluasi kerja setiap bulannya, agar
program yang telah direncanakan dapat terealisasi denga baik.
"Tanggal
2 Juli ini, Pak Gubernur juga akan menandatangani kontrak komitmen
kerja dengan jajaran SKPA, agar meningkatkan kinerjanya, serta
memberikan laporan setiap bulannya, agar realisasi program yang telah
direncanakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)
dapat terlaksana dengan baik. Komitmen ini juga dalam rangka reformasi
birokrasi yang diprioritaskan Pak Gubernur. Walaupun belum sepenuhnya
sempurna, namun sudah mengarah ke hal tersebut," jelas Zulkifli.
Selain
itu, Zulkifli juga menambahkan, Pemerintah Aceh sedang mengevaluasi
sejumlah bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat, agar bantuan yang
dikucurkan pemerintah dapat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat.
"Mungkin banyak bantuan-bantuan
yang tidak tepat sasaran sebelumnya, sehingga banyak bantuan yang telah
diberikan pemerintah tidak berdampak kepada kesejanteraan masyarakat.
Kedepannya, pemerintah akan mengevaluasi agar bantuan yang diberikan
tepat sasaran," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hadir dalam diskusi satu tahun
'Zikir' memimpin tersebut, memberikan tanggapan-tangapan mengenai
kinerja kepemimpinan Zaini-Muzakir selama setahun ini. Mayoritas mereka
menilai, Zaini-Muzakir belum melakukan perubahan dan adanya gebrakan
untuk perubahan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dimana saat ini, Aceh
masih menjadi daerah termiskin di Sumatera dan peringkat 5 di
Indonesia, dengan angka kemiskinan yang tinggi dari rata-rata angka
kemiskinan nasional.
"Tahun ini Pemerintah Aceh
hanya menghabiskan energinya untuk Lembaga Wali Nanggroe, Bendera, dan
Lambang Aceh. Bisa dibilang setahun ini adalah tahun Wali Nanggroe,
Lambang dan Bendera Aceh," kata Abdullah Abdul Muthalib perwakilan dari
TIM LSM di Aceh dalam diskusi tersebut.
"Namun,
Zikir masih memiliki waktu empat tahun kedepannya untuk melakukan
perubahan, dan bekerja dengan baik untuk masyarakat Aceh. Semoga saja
kedepannya ada perubahan, untuk menuju Aceh yang lebih baik dan
sejantera," tambahnya.
(AcehOnline)