Banda Aceh, NEWS OBSERVASI - Pimpinan Partai Aceh menegaskan koalisi yang dibangun dengan Partai Gerindra hanya untuk DPR-RI. Sedangkan untuk DPR Aceh dan DPRK se-Aceh, PA tidak membangun koalisi dengan partai manapun.
“Kita berkoalisi hanya untuk caleg-caleg yang akan ditempatkan di DPR-RI. Hanya itu saja. Di Gerindra ada kader-kader Partai Aceh yang kita titipkan untuk DPR-RI,” kata Ketua Departemen Kaderisasi DPA Partai Aceh, Mukhlis Abee, dalam siaran pers yang dikirim oleh Ketua Departemen Publikasi Partai Aceh, Nurlis E. Meuko, Minggu (2/2).
Mukhlis mengatakan, Partai Aceh sudah menerbitkan pernyataan politiknya berkaitan koalisi dengan partai nasional. Ini tercermin dalam sejumlah spanduk yang terdapat di beberapa tempat di kawasan Banda Aceh.
Spanduk berlogo Partai Aceh yang menampilkan gambar Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf, itu menyebutkan “Partai Aceh tidak berkoalisi dengan partai manapun menyangkut pencalegan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dan DPR Kabupaten/Kota”.
Mukhlis yang juga menjabat Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat menyatakan spanduk itu memang atas persetujuan pimpinan partai. Karena itu, kata Mukhlis, seluruh kader Partai Aceh wajib fokus untuk memenangkan Partai Aceh di seluruh Aceh. “Semuanya harus kompak untuk memenangkan Partai Aceh. Kita wajib menang jika ingin membuat Aceh lebih baik dan bermartabat. Partai Aceh adalah milik rakyat Aceh,” kata dia.
Terkait koalisi dengan Partai Gerindra, Mukhlis Abee mengatakan, hal itu bisa dilihat dari struktur pengurus Gerindra Aceh. “Di situ ada pimpinan kita yang menjadi dewan penasihat-nya. Jadi sudah jelas kita berkoalisi, namun itu tadi hanya untuk DPR RI saja,” katanya.
Menurut Abee, kebutuhan membantu salah satu partai nasional untuk DPR-RI adalah bagian dari strategi politik. “Sebab, Partai Aceh sebagai partai lokal tidak bisa menempatkan kadernya ke DPR-RI, karena itu kita harus memilih satu partai nasional untuk berkoalisi,” katanya.
Jika tak berkoalisi, kata Mukhlis, maka akan berdampak pada ketiadaan komitmen politik. “Karena itu kita perlu penguatan-penguatan politik di DPR-RI di Jakarta. Sehingga kita memiliki jembatan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat Aceh hingga bersambung dengan Pemerintah Pusat,” katanya.
Memilih Partai Gerindra, kata Mukhlis, dilakukan dengan penuh pertimbangan. “Partai Gerindra belum terlibat dengan persoalan-persoalan korupsi yang kini kita lihat banyak melanda tokoh-tokoh partai nasional lainnya. Beberapa pimpinan partai nasional sudah ditangkap dan terjerat korupsi,” katanya.
Selain itu, kata Mukhlis, Partai Gerindra sudah memiliki komitmen dengan Partai Aceh untuk membantu Aceh secara total. “Mereka komitmen memperjuangkan Aceh sesuai dengan butir-butir yang ada di MoU Helsinki dan Undang Undang Pemerintah Aceh,” katanya.
Mukhlis Abee mengatakan pemimpin Partai Aceh menilai Partai Gerindra memiliki struktur komando yang jelas. “Mereka sangat menghargai sikap pemimpinnya, sehingga kita lebih mudah dalam menjalin komitmen dengan pemimpinnya. Ketika pemimpinnya menyetujui dengan komitmennya, maka seluruh jajarannya akan menjalan putusan pemimpinnya. Sikap seperti ini sangat penting dan jelas,” katanya. (Atn)