Advertistment

 

OBSERVASI | ACEH BESAR :
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (DPRK)  meminta kebijakan mutasi  guru yang dilakukan Dinas Pendidikan Aceh Besar bisa ditinjau ulang. Sebab menimbulkan keresahan pada guru yang berdampak pada proses mengajar.
 
.Ketua Komisi E DPRK Aceh Besar, Muliadi, saat dihubunggi melalui handpon dari Wartawan haba RAKYAT Jum'at 04/10/2013 , membenarkan kedatangan puluhan tenaga pengajar tersebut di gedung DPRK Aceh Besar,pada hari Kamis 03/10/2013, untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait mutasi guru PNS yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, yang dinilai tidak tepat sasaran dan sarat dengan permainan. seusai menerima puluhan tenaga pengajar, pihaknya akan menampung setiap keluhan yang disampaikan termasuk aspirasi para guru tersebut."Jelasnya.
 
Muliadi menjelaskan, mutasi guru di Aceh Besar merupakan komitmen DRPK dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk memajukan dunia penididikan di wilayah tersebut. Muliadi, mengatakan, upaya yang dilakukan dinas pendidikan dengan melakukan mutasi atau pemindahan guru tidak sepenuhnya salah jika tujuannya untuk penyegaran. Namun, politisi Partai Aceh (PA) menilai kebijakan yang diambil saat ini jangan terlalu mendadak sehingga membuat resah dan mendapat penolakan dari para guru.Selain itu, kata Muliadi, sistem sekolah kawasan yang dikembangkan akan memberikan kenyamanan siswa dalam belajar yang mengedepankan kedekatan guru dengan siswa sebagai syarat utama.

"Jika dimutasi dengan mendadak seperti ini sama saja buat peraturan tapi dilanggar sendiri. Kita minta Dinas Pendidikan Aceh Besar ditinjau ulang kembali," pungkas Muliadi.Dirinya meminta Dinas terkait dalam melakukan mutasi tidak menzalimi para guru. “Secara tehnis Dinas yang lebih tahu, namun kita meminta agar dinas tidak menzalimi guru. Kita akan memantau terus proses ini agar tidak ada yang dirugikan."Jelasnya.
 
Reporter: Darwin
 
 
Top