Banda Aceh, NEWS OBSERVASI - Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fkip Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menyatakan menolak dana saksi partai politik (parpol) yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 sebanyak Rp 700 Milyar.
"Kami menolak rencana Pemerintah Pusat yang mengusulkan dana dari APBN sebanyak Rp 700 miliar untuk dana saksi Partai Politik Parpol)ketika Pemilu, dimana setiap partai akan mendapatkan Rp 54 miliar," Teriak Koordinator Aksi Muhammada Noval dalam Orasinya, Selasa (4/2/2014) di Simpang Lima Banda Aceh.
Selain itu, para aktivis Hijau Hitam tersebut juga mendesak Pemerintah Pusat, DPR RI dan penyelenggara Pemilu agar segera mencabut dan membatalkan penyetujuan penggunaan dana dari APBN untuk membiayai Saksi Pemilu.
"Sedih ketika melihat kondisi Indonesia yang sedang dilanda bencana besar, tapi Pemerintah Pusat dengan seenaknya menganggarkan dana yang sangat besar untuk tujuan politik. Dana Rp 700 miliar itu apabila kita berikan untuk korban bencana, pasti mereka bisa terbantukan, tapi ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat," ujarnya.
Untuk itu, kata Noval, HMI Fkip Unsyiah menyatakan sikap tegas kepada Presiden Indonesia SBY untuk tidak mementingkan Partai Politik dari pada kepentingan rakyatnya sendiri. (Ao)
"Aneh Presiden SBY, ketika masyarakat dilanda musibah besar setidaknya Pemerintah harus fokus dulu pada merealisasikan bencana tersebut, jangan sibuk dengan urusan Parpol dengan menanggarkan dana yang sangat besar, sedih ketika melihat kondisi masyarakat yang sedang dilanda musibah," ungkap Noval.
Pantauan Wartawan, dalam aksi tersebut para mahasiswa juga membawakan beberapa spanduk yang bertuliskan kecaman kepada Pemerintah Pusat seperti 'Tolak Penggunaan Dana APBN untuk Parpol'.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 Wib tersebut tidak mendapatkan pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian. Setelah melakukan orasi secara bergantian selama beberapa jam, para mahasiswa kemudian membubarkan diri.