OBSERAVSI|BANDA ACEH:
Anti pemangku Wali Nanggroe kembali
mengeluarkan kecamannya. Kali ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Acheh
Future, mendesak Presiden Republik Indonesia agar tidak melaksanakan
pelantikan Malik Mahmud Al Haytar.
Menurut pers rilis yang dikirimkan lembaga tersebut kepada www.beritalima.com, pada Sabtu (14/09/13) siang tadi menyebutkan, terkait kecaman dan prokontra terhadap pelantikan Wali Nanggroe Malek Mahmud Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang. Pasalnya, pemilihan Wali Nanggroe yang terjadi di Aceh bukan dasar masyarakat, melainkan rezin kelompok.
"Kita desak Pemerintah RI, agar tidak melanjutkan perihal wali nanggroe ini. Karena akan terganggu perdamain di Aceh, apa lagi yang menolak hal tersebut dari kalangan sendiri mantan GAM/TNA dan Organisasi - organisasi Masyarakat," tulis ketua Pusat LSM Acheh Future, Razali Yusuf.
Kalau memang dipaksakan lanjutnya, akan terjadi pertumpahan darah lagi Aceh. "Sudah cukup 30 tahun bangsa Aceh menderita akibat konflik, dan korban akibat konflik yang lama belum semua di selesaikan, malah pemerintah mau menciptakan konflik baru," tukas Razali.
Sambungnya, "Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Acheh Future sebagai kontrol sosial masyarakat di Aceh, mendesak Presiden Republik Indonesia SBY untuk mengkaji ulang terdahap Agenda Pelantikan Wali Nanggroe di Aceh, bukankah yang desut Wali Nanggroe untuk pemersatukan Rakyat Aceh, dan apakah Bangsa Aceh sudah bersatu ? kalau hemat kami, bangsa Aceh telah di kotak-kotakan, maka sebelumnya kami berharap mempelajari dulu apa dampaknya bila di lantik sekarang, juga sebaliknya,bila tetap dilantik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, seandainya terjadi konflik dalam masyarakat siapa yang harus batangung jawab, demikian tutup ketua Pusat Acheh Future Razali Yusuf.
Menurut pers rilis yang dikirimkan lembaga tersebut kepada www.beritalima.com, pada Sabtu (14/09/13) siang tadi menyebutkan, terkait kecaman dan prokontra terhadap pelantikan Wali Nanggroe Malek Mahmud Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang. Pasalnya, pemilihan Wali Nanggroe yang terjadi di Aceh bukan dasar masyarakat, melainkan rezin kelompok.
"Kita desak Pemerintah RI, agar tidak melanjutkan perihal wali nanggroe ini. Karena akan terganggu perdamain di Aceh, apa lagi yang menolak hal tersebut dari kalangan sendiri mantan GAM/TNA dan Organisasi - organisasi Masyarakat," tulis ketua Pusat LSM Acheh Future, Razali Yusuf.
Kalau memang dipaksakan lanjutnya, akan terjadi pertumpahan darah lagi Aceh. "Sudah cukup 30 tahun bangsa Aceh menderita akibat konflik, dan korban akibat konflik yang lama belum semua di selesaikan, malah pemerintah mau menciptakan konflik baru," tukas Razali.
Sambungnya, "Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Acheh Future sebagai kontrol sosial masyarakat di Aceh, mendesak Presiden Republik Indonesia SBY untuk mengkaji ulang terdahap Agenda Pelantikan Wali Nanggroe di Aceh, bukankah yang desut Wali Nanggroe untuk pemersatukan Rakyat Aceh, dan apakah Bangsa Aceh sudah bersatu ? kalau hemat kami, bangsa Aceh telah di kotak-kotakan, maka sebelumnya kami berharap mempelajari dulu apa dampaknya bila di lantik sekarang, juga sebaliknya,bila tetap dilantik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, seandainya terjadi konflik dalam masyarakat siapa yang harus batangung jawab, demikian tutup ketua Pusat Acheh Future Razali Yusuf.
Sumber: beritalima.com