Jakarta, NEWS OBSERVASI - Asosiasi Pengusaha Pengguna Minyak dan Gas (Apimigas)
Sumatera Utara (Sumut) menilai strategi Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Dahlan Iskan memindahkan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dari Belawan, Sumatera Utara ke Lampung bermasalah.
Alih-alih demi kebaikan negara, kondisi yang terjadi saat ini justru
sebaliknya. Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir Sumatera Utara
(Sumut) mengalami krisis listrik akibat minimnya pasokan gas.
Ketua Asosiasi Pengusaha Pengguna Minyak dan Gas (Apimigas) Sumut, Johan Brien mengatakan kondisi industri di Sumut tengah sekarat akibat minimnya pasokan energi. "Pemindahan FSRU untuk Medan tidak fair. Selain membuat industri galau juga memunculkan banyak trader di Sumut," ujar Johan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (1/12/2013).
Menurut dia, pasokan gas dari Sumur Benggala tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi di Sumut. Sumur Benggala hanya dapat menyediakan 2 mmscfd (mili million standard cubic feet per day). Sementara industri di Sumut membutuhkan pasokan gas sebesar 22 mmscfd. Sedangkan PLN Belawan memerlukan pasokan gas sebesar 60 mmscfd. Adapun harga gas dari Sumur Benggala sebesar USD8 per mmbtu (million metric british thermal units).
"Kalau dibandingkan dengan Malaysia, harga gas Benggala jauh lebih mahal. Di Malaysia bisa lebih murah 50 persen (4-5 persen) karena disubsidi oleh pemerintah," katanya.
Menurut Johan, selain telah mengakibatkan krisis gas, alasan lain Dahlan bahwa relokasi FSRU ke Lampung membuat harga gasnya lebih murah juga patut dipertanyakan. Ketika itu, Dahlan mengatakan gas untuk Sumut akan diambil dari LNG terminal di Arun.
Seperti diketahui investasi untuk FSRU Belawan mencapai USD100 juta. Sedangkan investasi LNG terminal Arun sebesar USD570 juta. "Dalam pemberian harga gas nanti, mana yang lebih murah. Investasi USD100 juta atau USD570 juta. Logikanya dimana jika investasi lebih mahal kelak harga gasnya bisa lebih murah. Menteri Dahlan melakukan pembohongan publik," ucap Johan.
Menurut Johan, pengembangan LNG terminal Arun bukan solusi tepat untuk mengatasi krisis yang ada sekarang. Bila dibiarkan industri Sumut akan mengalami kolaps yang mengakibatkan banyak pemutusan hubungan tenaga kerja.
Sejatinya, pemerintah membangun tiap FSRU di setiap propinsi, sehingga bisa turut mendorong percepatan pembangunan nasional alias MP3EI.
Johan memprediksi justru pengembangan LNG terminal Arun bisa menjadi biang keladi dari krisis gas di Sumatra Utara di masa mendatang. "Jika nantinya Aceh membutuhkan gas, mereka akan memprioritaskan pasokan yang ada untuk kebutuhannya terlebih dahulu," tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPD asal Sumatera Utara Parlindungan Purba meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BUMN, serius menanggapi masalah krisis gas di Sumatera Utara. "Pemerintah pusat harus tegas, jangan terus berjanji," ujarnya.
Lebih lanjut Parlindungan juga meminta kepada pemerintah pusat untuk menjelaskan menggenai blue print penggembangan gas di Sumatra Utara.
"Saat ini pemerintah pusat hanya memiliki blue print penggembangan listrik di Sumatra Utara saja," kata dia.
Menurut Parlindungan, terlepas dari perusahaan yang akan melakukan pembangunan infrastruktur gas di Sumut, yang harus dilakukan saat ini adalah mengalirkan gas sehingga dapat dinikmati kalangan industri dan masyarakat Sumut
Seperti yang diketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan merevisi Inpres No. 1 Tahun 2011, dengan dalih pemindahan FSRU Belawan ke Lampung untuk kebaikan negara. Pasalnya, kata mantan Direktur Utama PLN ini, pada tahun 2014 mendatang, Aceh dan Sumatera Utara bakal kelebihan pasokan gas saat Pertamina selesai melakukan revitalisasi Arun. (Tgj/Detik)
Ketua Asosiasi Pengusaha Pengguna Minyak dan Gas (Apimigas) Sumut, Johan Brien mengatakan kondisi industri di Sumut tengah sekarat akibat minimnya pasokan energi. "Pemindahan FSRU untuk Medan tidak fair. Selain membuat industri galau juga memunculkan banyak trader di Sumut," ujar Johan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (1/12/2013).
Menurut dia, pasokan gas dari Sumur Benggala tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi di Sumut. Sumur Benggala hanya dapat menyediakan 2 mmscfd (mili million standard cubic feet per day). Sementara industri di Sumut membutuhkan pasokan gas sebesar 22 mmscfd. Sedangkan PLN Belawan memerlukan pasokan gas sebesar 60 mmscfd. Adapun harga gas dari Sumur Benggala sebesar USD8 per mmbtu (million metric british thermal units).
"Kalau dibandingkan dengan Malaysia, harga gas Benggala jauh lebih mahal. Di Malaysia bisa lebih murah 50 persen (4-5 persen) karena disubsidi oleh pemerintah," katanya.
Menurut Johan, selain telah mengakibatkan krisis gas, alasan lain Dahlan bahwa relokasi FSRU ke Lampung membuat harga gasnya lebih murah juga patut dipertanyakan. Ketika itu, Dahlan mengatakan gas untuk Sumut akan diambil dari LNG terminal di Arun.
Seperti diketahui investasi untuk FSRU Belawan mencapai USD100 juta. Sedangkan investasi LNG terminal Arun sebesar USD570 juta. "Dalam pemberian harga gas nanti, mana yang lebih murah. Investasi USD100 juta atau USD570 juta. Logikanya dimana jika investasi lebih mahal kelak harga gasnya bisa lebih murah. Menteri Dahlan melakukan pembohongan publik," ucap Johan.
Menurut Johan, pengembangan LNG terminal Arun bukan solusi tepat untuk mengatasi krisis yang ada sekarang. Bila dibiarkan industri Sumut akan mengalami kolaps yang mengakibatkan banyak pemutusan hubungan tenaga kerja.
Sejatinya, pemerintah membangun tiap FSRU di setiap propinsi, sehingga bisa turut mendorong percepatan pembangunan nasional alias MP3EI.
Johan memprediksi justru pengembangan LNG terminal Arun bisa menjadi biang keladi dari krisis gas di Sumatra Utara di masa mendatang. "Jika nantinya Aceh membutuhkan gas, mereka akan memprioritaskan pasokan yang ada untuk kebutuhannya terlebih dahulu," tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPD asal Sumatera Utara Parlindungan Purba meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BUMN, serius menanggapi masalah krisis gas di Sumatera Utara. "Pemerintah pusat harus tegas, jangan terus berjanji," ujarnya.
Lebih lanjut Parlindungan juga meminta kepada pemerintah pusat untuk menjelaskan menggenai blue print penggembangan gas di Sumatra Utara.
"Saat ini pemerintah pusat hanya memiliki blue print penggembangan listrik di Sumatra Utara saja," kata dia.
Menurut Parlindungan, terlepas dari perusahaan yang akan melakukan pembangunan infrastruktur gas di Sumut, yang harus dilakukan saat ini adalah mengalirkan gas sehingga dapat dinikmati kalangan industri dan masyarakat Sumut
Seperti yang diketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan merevisi Inpres No. 1 Tahun 2011, dengan dalih pemindahan FSRU Belawan ke Lampung untuk kebaikan negara. Pasalnya, kata mantan Direktur Utama PLN ini, pada tahun 2014 mendatang, Aceh dan Sumatera Utara bakal kelebihan pasokan gas saat Pertamina selesai melakukan revitalisasi Arun. (Tgj/Detik)