Advertistment

 

NEWS OBSERVASI - Saat ini status Aceh masih merupakan sebuah Provinsi di wilayah Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status ini sudah lama dinanti perubahan oleh Bangsa Aceh, Opsi untuk membebaskan diri dari Perbudakan jawa masih mengalami berbagai rintangan. Perjuangan panjang melawan penjajahan bertujuan untuk menjadikan Aceh sebagai sebuah Negara bukan hanya sebatas MOU Helsinki dan UUPA yang sampai dengan detik ini masih simpang siur.

Modus kemerdekaan untuk Aceh tidak pernah diulas secara pasti, hingga pada Akhir perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya melahirkan Raqan – Raqan yang kemudian memecah belah rakyat Aceh sendiri. Hal tersebut terbukti saat DPR Aceh mengesahkan beberapa Qanun yang kemudian di tantang oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bangsa sendiri yang mengusulkan pisah alam yang kemudian membentuk Provinsi alam impian, ALA – ABAS.

Aceh hari cukup banyak mengalami pergeseran drastis yang menonjol di permukaan media, perpecahan demi perpecahan yang di alami oleh Bangsa sendiri kian terbukti.pecahnya Partai politik lokal merupakan sebuah obsesi besar yang membuktikan bahwa bangsa sendiri bisa berkhianat hanya demi jabatan dan uang.

Pengkhianatan tersebut terjadi akibat salah kaprahnya pengelolaan di tubuh Bangsa, rakyat aceh yang sudah terpengaruh dengan modernisasi sehingga dengan sangat mudah terpengaruh dengan gaya politik wong jawa. Pendidikan yang masih standar, pengalaman yang masih minim, pemikiran yang masih kuno membuat kita sesama Bangsa Aceh saling menyalahkan, saling menuding bahkan saling beradu Argumen tanpa komitmen yang jelas.

Bangsa kita telah di tendang, di perbudakkan, apa lagi yang bisa kita pertahankan ? emas dan perak kita persembahkan untuk menajadi NKRI yang Sejati, tetapi malah TNI yang dikirim untuk balas budi, apakah kita tidak sakit hati ?


Penindasan demi penindasan telah kita rasakan, tipuan demi tipuan telah kita lewatkan. Aceh berhak merdeka, perdamaian hanya sebuah permainan, MOU Helsinki hanya sebuah tipuan. Begitu pun dengan UUPA yang kadang – kadang di ulas tapi tak di publikasi. Kecaman terus terjadi, Mendagri selalu mempengaruhi aliran sesat pikir kepada bangsa Aceh, Mendagri menjadi biang keladi pecahnya Aceh. Obsi sekarang bukan lagi pada pemerintahan Daerah yang tidak pernah di hargai oleh pusat, tetapi merdeka, bebas dari Jakarta adalah tujuan kita bangsa Aceh.

Ody Yunanda
Cempeudak - Kutamakmur 
 
Top