Jakarta,NEWS OBSERVASI: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai penanganan masalah hak asasi manusia (HAM) pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh dari yang diharapkan. Bahkan, kasus pelanggaran HAM justru meningkat.
"Penilaian kita selama pemerintahan SBY selama 2 periode kalau kita beri nilai C- atau D+. Indikatornya jelas tidak ada satu pun kasus-kasus penegakan HAM yang selesai. Justru meningkat, aktornya bertambah," kata Wakil Kordinator Kontras Chrisbiantoro di kantornya, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014).
Meski begitu, tak semua kebijakan pemerintahan SBY dinilai negatif. Ada 1 langkah SBY yang dinilainya sebagai hal yang positif.
"Satu-satunya nilai positif SBY yang cukup signifikan adalah mempromosikan hak asasi manusia," ucap dia.
Namun, lanjut Chrisbiantoro, langkah itu digerogoti dengan diterbitkannya undang-undang yang mengancam kebebasan sipil dan politik bagi warga. Seperti Undang-undang Ormas dan UU Keamanan Nasional.
"Dan ini yang sangat menggerus kebebasan sipil dan politik," tandas Chrisbiantoro.
Sumber: liputan6.com