Hampir semua menteri
Kabinet Indonesia Bersatu II turun ke lapangan sesuai instruksi Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono untuk memantau distribusi dana tunai
kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinamakan
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Penyaluran BLSM
dimulai sejak Sabtu, 22 Juni 2013, 10 jam setelah pemerintah mengumumkan
kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk tahap pertama, BLSM dibagikan di
14 kota. “Insya Allah, sampai akhir Juni 2013 ini jangkauan
BLSM sudah seluruh provinsi,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika
Tifatul Sembiring yang memantau pembagian BLSM di Medan, Sumatera Utara,
Sabtu kemarin.
Tifatul yakin BLSM bisa terdistribusi dengan
tepat karena penerima BLSM kini telah dibekali Kartu Perlindungan Sosial
(KPS) yang (mudah-mudahan) tidak bisa dipalsukan karena menggunakan
sistem barcode. Diharapkan, KPS tidak bisa dipindahtangankan
atau diijonkan, sehingga 25 persen atau 62 juta penduduk miskin dan
hampir miskin yang menjadi target BLSM, bisa sungguh-sungguh mendapatkan
hak mereka.
Daftar penerima BLSM ditentukan dari Badan Pusat
Statistik (BPS) yang telah melakukan Program Pendataan Perlindungan
Sosial (PPLS) pada tahun 2011. Kepala BPS Suryamin menyatakan data BPS
itu akurat dan disusun dengan metodologi spesifik. Namun, Menteri Dalam
Negeri Gamawan Fauzi mengatakan akan memperbarui data penerima BLSM
setelah proses penyaluran tahap I selesai.
Mendagri mengatakan
pemerintah paling lama memerlukan waktu satu bulan untuk memperbaiki
data BLSM. Ada kemungkinan data penerima BLSM berubah, misalnya karena
seseorang mengalami perubahan status akibat tergusur atau malah naik
kelas menjadi orang yang lebih sejahtera. Bisa juga karena orang yang
terdaftar sebagai penerima BLSM itu pindah domisili atau bahkan
meninggal dunia, sementara ahli waris belum ditetapkan.
Gamawan
menyatakan persentase warga di seluruh Indonesia yang batal menerima
BLSM karena faktor-faktor perubahan di atas hanya sekitar 2.000 dari
total 15,5 juta keluarga (62 juta individu). Secara keseluruhan, ia puas
dengan distribusi BLSM yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
“Dengan kantor pos, cepat sekali prosesnya. Realisasi gerakan data di seluruh Indonesia bisa diketahui real time karena sistemnya online, sehingga kapanpun bisa dikontrol pemerintah,” kata Mendagri yang memantau pembagian BLSM di Kantor Pos Besar Jakarta Pusat.
Minim informasi
Namun, seperti telah diperkirakan sebelumnya, distribusi BLSM bukan tanpa masalah.
Menteri Negara BUMN
Dahlan Iskan yang memantau penyaluran BLSM di Kantor Pos Nunukan, Solo,
meminta maaf kepada ribuan warga yang mengantre karena minimnya
informasi yang diberikan terkait pembagian BLSM itu. Meskipun Kantor Pos
Nunukan telah menyiapkan delapan loket, namun antrean warga yang hendak
mengambil jatah BLSM tetap saja panjang.
Banyak warga yang
mengira tak akan dilayani jika datang di atas pukul 09.00 WIB. “Itu
informasi yang salah. Jam berapapun datang ke kantor pos, tetap bisa
dilayani. Ini salah saya (pemerintah) karena tidak menjelaskan
sebelumnya terkait cara pembagian BLSM. Saya minta maaf,” kata Dahlan di
Kantor Pos Nunukan, Solo, Senin 24 Juni 2013.
Dahlan mengatakan
pelayanan pembagian BLSM dilakukan dari pagi hingga sore hari. Kantor
pos baru tutup pukul 17.00 WIB. Apabila tidak bisa mengambil BLSM hari
ini, besok dan minggu depan pun bisa karena jangka waktu penyaluran BLSM
masih sampai tanggal 2 Desember 2013.
Oleh sebab itu Dahlan
meminta kepada warga untuk tidak tergesa-gesa mengambil BLSM. “Jadi,
kalau Ibu-ibu mau masak, istirahat, atau kerja dulu, tidak apa-apa.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak usah khawatir BLSM-nya hangus atau hilang
jika tidak diurus hari ini. Masih bisa hingga 2 Desember nanti,” kata
Dahlan melalui pengeras suara di Kantor Pos Nunukan, didampingi Direktur
Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana.
Sementara itu, di
Kantor Pos Besar Surabaya antrean justru tak mencolok. Namun Menteri
Pendidikan M. Nuh yang memantau distribusi BLSM di situ merasa kasihan
dengan para orang tua yang berumur di atas 60 tahun yang harus mengambil
sendiri jatah BLSM mereka ke kantor pos.
Di Kantor Pos Besar
Surabaya, pengambilan BLSM tak bisa diwakilkan. Ini berbeda dengan
Kantor Pos Palembang yang mengizinkan penerima BLSM diwakili keluarganya
dalam mengambil jatah BLSM. Pihak keluarga yang mewakili tinggal
membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
sebagai syarat.
Nuh mengatakan pada tahap II penyaluran BLSM
nanti kebijakan ini harus diubah. “Penerima yang sudah tua seharusnya
tidak perlu datang. Bisa diwakili asal syaratnya lengkap, misalnya
membawa Kartu Perlindungan Sosial. Kalau perlu petugas kantor pos yang
mengantarkan langsung ke rumah penerima yang sudah sepuh,” kata dia.
Demokrat untung
Lingkaran
Survei Indonesia (LSI) Network, Minggu 23 Juni 2013, merilis hasil
survei yang menyebut BLSM menjadi berkah bagi Presiden SBY dan Partai
Demokrat. LSI Network mengatakan program BLSM punya efek elektoral atau
naik-turunnya dukungan publik terhadap SBY dan Partai Demokrat.
Hasil
survei bertajuk “Politik Kebijakan BBM, BLSM, dan Efek Elektoralnya”
itu memperlihatkan 46,95 persen responden berpendapat SBY paling berjasa
dalam menggelontorkan dana kompensasi kenaikan harga BBM itu, diikuti
11,47 persen responden yang menganggap Menteri Koordinator Perekonomian
Hatta Rajasa yang punya andil, dan sisa 16,12 persen lainnya mengatakan
tokoh di luar keduanya yang berperan.
Soal partai, sebanyak 49,45
responden mengatakan Partai Demokrat lah yang paling berjasa. Hanya
16,63 persen responden yang menilai partai politik lain yang harus
diberi kredit. “SBY dan Partai Demokrat mampu membentuk citra bahwa
mereka adalah pihak yang paling berjasa. Itu merupakan senjata SBY dan
Partai Demokrat untuk menarik simpati publik pada Pemilu 2014,” kata
peneliti LSI Adjie Alfaraby.
Pamor politik SBY dan Demokrat
diprediksi akan kembali bersinar bila pemerintah kembali memberikan BLSM
menjelang Pemilu 2014, atau justru menurunkan harga BBM bersubsidi
seperti yang pernah dilakukan SBY sebelumnya. “Kita lihat saja nanti
apakah kedua hal tersebut bakal terjadi,” ujar Adjie di kantor LSI,
Jakarta Timur.
Ia mengatakan SBY dan Demokrat juga pernah meraup
berkah serupa ketika pada tahun 2008 dan 2009, menjelang Pemilu 2009,
pemerintahan SBY dua kali menurunkan harga BBM dan menggelontorkan
program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Masih dalam survei yang
sama, sebanyak 58,92 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian
BLSM kepada rakyat miskin, dan hanya 29,12 persen yang tidak setuju.
“Mereka yang menyatakan setuju dengan pemberian BLSM berasal dari lintas
segmen, mulai masyarakat desa maupun kota, lelaki maupun perempuan,
pendidikan tinggi maupun rendah, serta pemilih partai oposisi maupun
partai pemerintah,” kata Adjie.
Akan tetapi, dalam survei itu
72,33 persen responden mengatakan tidak yakin penyaluran BLSM akan tepat
sasaran. Hanya 24,37 persen yang yakin BLSM tepat sasaran.
Survel terkait program BLSM ini dilakukan terhadap 1.200 responden dengan tingkat kesalahan (margin of error) 2,9 persen.
(viva.co.id)