Banda Aceh—Gubernur Aceh Zaini Abdullah menegaskan komitmennya bahwa dalam 5 tahun periode kepemimpinannya predikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan pemerintahan Aceh akan raih opini predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP).
Hal ini dikatakan Gubernur Aceh saat memberikan keterangan terkait dengan perolehan opini predikat Wajar Dengan Pengeculian (WDP) atas LHP Keuangan Pemerintahan Aceh 2012.
“Tahun 2013 dan hingga periode kepemimpinan saya, kami optimis dapat meraih predikat WTP dari BPK RI,” katanya, Jum’at (26/7).
Gubernur menjelaskan, raihan WDP atas LHP keuangan pemerintah Aceh 2012 merupakan peninggalan rezim pemerintahan sebelumnya, yang ini kemudian menjadi beban pemerintahan saat ini.
“Seluruh temuan BPK RI periode 2007-2012 adalah luka dari pemerintahan sebelumnya, yang menjadi beban pemerintahan saat ini,” sebut gubernur.
Untuk itu, sambung Gubernur, pemerintah saat ini dibawah kepemimpinannya dirinya dan wakil gubernur secara perlahan akan terus memperbaiki hal ini. “Kami ingin ingin mengubah predikat WDP menjadi WTP secapatnya,” tukas gubernur.
Menurut gubernur, predikat WDP yang diberikan oleh BPK RI adalah sebuah ‘warning’ atau peringatan kepada Pemerintahan saat ini untuk terus bekerja memperbaiki tata kelola keuangan dan pelaporannya.
“Ini memang tidak mudah, namun saya selaku kepala Pemerintahan Aceh akan terus berusaha,” tegas gubernur.
Untuk itu, pungkas Gubernur, dirinya tidak akan segan-segan menindak pejabat pemerintahan Aceh yang bermain-main atas keuangan negara, ataupun ingin memperkaya diri dengan melakukan tindakan atau upaya-upaya curang.
“Kalau ada kepala dinas, atau pejabat yang curang, saya akan segera ganti, dan melaporkannya ke polisi,” tandas gubernur. (Waspada Online/pikirreview.com).