NEWS OBSERVASI: Presiden Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menolak rencana Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak. Alasannya, kebijakan tersebut makin membebani rakyat kecil.
“Harusnya mengambil kebijakan yang lebih kreatif untuk menekan defisit anggaran belanja,” ujarnya saat dihubungi, Jumat, 29 Agustus 2014. Menurut Iqbal, kenaikan harga BBM 20-40 persen akan menurunkan daya beli buruh sebesar 50 persen.
Iqbal mengancam mengerahkan buruh turun ke jalan jika Jokowi-JK menaikkan harga BBM. “Kami akan mogok nasional yang diikuti 2 juta buruh,” Iqbal mengklaim.
Dia mengatakan, banyak cara menekan defisit. Misalnya, dengan menghemat anggaran kementerian yang tak perlu, seperti menggelar seminar di hotel mewah. Atau, mengganti bahan bakar pembangkit listrik PLN dari solar ke batu bara, maupun gas. “Subsidi BBM ke PLN juga seharusnya dicabut,” ujarnya.
Cara lain, kata Iqbal, merevisi kontrak harga jual gas Tangguh ke Cina menjadi harga internasional. Iqbal beranggapan, revisi tersebut dapat menambah kas negara. “Saatnya pemerintahan baru membuktikan janji kampanyenya yang pro-rakyat, bukan pro-neoliberal,” kata dia.
Deputi tim transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan timnya telah menyiapkan langkah menyiasati beban fiskal anggaran belanja. Antara lain, dengan penguatan penerimaan negara melalui sistem pajak elektronik, menyusun penghematan anggaran pada aspek belanja modal, dan melakukan efisiensi di sektor produksi dan distribusi minyak.
Hasto enggan menyebutkan cara penerapannya. "Belum bisa dipublikasikan, masih dalam proses pengkajian," kata Hasto di kantor Tim Transisi, Jumat, 29 Agustus 2014.
Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung berdalih tidak dinaikkannya harga BBM adalah karena tahun sebelumnya pemerintah telah menaikkan harga dari Rp 4.500 ke Rp 6.500 per liter. Pemerintah juga beralasan telah menaikan tarif dasar listrik dan berencana menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram.[] sumber: tempo.co