 |
| Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbincang dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha |
Jakarta, NEWS OBSERVASI: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang presiden terpilih Joko Widodo untuk menyerahkan aset lahan di kawasan Senayan, Jakarta, kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jokowi sudah presiden, Bos. Masa presiden takut sama Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) sih. Itu presiden tanda tangan saja selesai kok," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Ahok mengatakan, aset lahan di kawasan itu kini dikuasai oleh Kementerian Sekretariat Negara. Ahok pun merasa lucu mengapa institusi sekelas Kementerian Sekretariat Negara memiliki dan mengelola lahan beserta bangunannya di daerah Jakarta.
"Masa Setneg ngurusin tanah? Aku kan sudah bilang sama beliau (Jokowi), lebih baik diserahkan saja ke DKI sehingga izin-izin yang enggak benar kita cabut," ujar Ahok.
Menurut Ahok, penguasaan lahan oleh Setneg berimplikasi buruk. Dia mencontohkan, dari sisi parkir Gelora Bung Karno (GBK) saja, pengelolaan parkir di sana dikelola oleh preman sehingga tidak jarang aksi pemerasan terjadi.
Ahok mengatakan, pihaknya pernah masuk ke ranah tersebut. Namun, pihaknya tidak dapat berbuat banyak lantaran lahan itu dianggap bukan wewenang Pemprov DKI Jakarta.
"Tidak hanya Senayan ya, Kemayoran juga. Program maunembusin Kemayoran ke Ancol enggak jadi-jadi gara-gara itu," ucap Ahok.
Sumber: kompas.com