 |
| Anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah. |
NEWS OBSERVASI: Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah, tak sepakat dengan pandangan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghapus politik uang. Dia justru menilai, jika kepala daerah dipilih DPRD, praktik politik uang akan semakin masif.
"Jangan salahkan money politic. Maaf ya, kalau pilkada lewat DPRD, satu orang bisa dapat 10 M, 20 M," kata Wanda, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/9/2014) malam.
Jika mempermasalahkan politik uang dalam pilkada langsung, lanjut Wanda, partai politik harus mencari kepala daerah yang bersih dan berintegritas. Wanda mengatakan, dengan cara ini, politik uang dapat diminalisasi.
"Mereka harus memilih kader yang ingin bekerja untuk rakyat, yang sudah terbukti. Contoh Bima Arya di Kota Bogor karena dia dicintai rakyat dan mau bekerja untuk rakyat," ujar mantan politisi Partai Amanat Nasional itu.
Menurut Wanda, politik uang di DPRD sudah menjadi rahasia umum. Selain itu, kata dia, kepala daerah justru akan mengabdi kepada DPRD dibandingkan kepada rakyatnya.
Polemik soal mekanisme pemilihan kepala daerah mencuat karena dalam RUU Pilkada dimuat perubahan dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD. RUU ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR.
Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang mewacanakan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pasca-pilpres, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional berubah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Belakangan, Partai Demokrat mengubah sikapnya dan mendukung pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat.
"Jangan salahkan money politic. Maaf ya, kalau pilkada lewat DPRD, satu orang bisa dapat 10 M, 20 M," kata Wanda, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/9/2014) malam.
Jika mempermasalahkan politik uang dalam pilkada langsung, lanjut Wanda, partai politik harus mencari kepala daerah yang bersih dan berintegritas. Wanda mengatakan, dengan cara ini, politik uang dapat diminalisasi.
"Mereka harus memilih kader yang ingin bekerja untuk rakyat, yang sudah terbukti. Contoh Bima Arya di Kota Bogor karena dia dicintai rakyat dan mau bekerja untuk rakyat," ujar mantan politisi Partai Amanat Nasional itu.
Menurut Wanda, politik uang di DPRD sudah menjadi rahasia umum. Selain itu, kata dia, kepala daerah justru akan mengabdi kepada DPRD dibandingkan kepada rakyatnya.
Polemik soal mekanisme pemilihan kepala daerah mencuat karena dalam RUU Pilkada dimuat perubahan dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD. RUU ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR.
Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang mewacanakan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pasca-pilpres, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional berubah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Belakangan, Partai Demokrat mengubah sikapnya dan mendukung pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Sumber; kompas.com