Mantan Menteri Pertahanan GAM Tgk. Zakaria Saman mengatakan, masyarakat
Aceh yang di motori oleh Gerakan Aceh Merdeka tetap menagih janji
Pemerintah RI untuk segera merealisasikan turunan UUPA sesegera
mungkin.
"Bagi kita (Aceh) tetap menuntut agar Pusat menuntaskan segala turunan UUPA seperti dituangkan dalam MoU Helsinky," ujar pria yang akrab dipanggil Apa Karya ini dalam sesi diskusi usai nonton bareng acara pelantikan Presiden RI ke-7, Jokowi-JK di Harouk Cafe, Banda Aceh, 20 Oktober 2014.
Menurutnya, ada beberapa kewenangan Aceh yang masih dihambat pusat untuk segera direalisasi dilapangan, sehingga katanya, Pemerintah Aceh mengalami kendala dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.
"Kalau bagi hasil migas saja seperti perjanjian, kita hari ini tidak begini, pasti rakyat sudah sejahtera," ujar pria yang masih bersemangat meskipun umurnya memasuki usia 70-an.
Mantan Menhan GAM itu menegaskan, Aceh tetap menuntut 3 kewenangan Pemerintah Aceh segera direalisasi. Ada tiga peraturan yang harus segera di 'teken' pemerintah baru Pusat, yakni PP Pertanahan, PP Kewenangan dan PP Migas.
"Kita tak mau terus ditipu. Pokoknya Jokowi-JK wajib segera merealisasikannya, jangan menunda-nunda lagi, kita masih ada marwah dan martabat," ujar pria yang mengaku diminta khusus oleh Wapres Jusuf Kalla menjadi timses pasangan Jokowi-JK di Aceh saat masa Pilpres 2014 berlangsung.
Tuha Peut Partai Aceh itu meyakini, Pemerintahan Jokowi JK akan lebih baik dibanding pendahulunya, karena Jusuf Kalla sebelumnya telah berkomitmen untuk menyempurnakan UUPA.
"kita hari ini membela Pak Jokowi-JK karena beliau sebelumnya telah berjanji, siap merealiasi turuan MoU helsinky dan UUPA," tegasnya sambil berkata,"GAM belum bubar dan siap mengawal MoU Helsinky".
Acara nonton bareng (Nobar) pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI di Harouk Cafe itu digelar oleh Aceh Centre For Inspiration yang diketuai langsung Menhan GAM, Zakaria Saman. Perkumpulan tersebut merupakan kumpulan para relawan Jokowi-JK di Aceh yang terdiri dari berbagai kalangan. (bongkarnews.com)
"Bagi kita (Aceh) tetap menuntut agar Pusat menuntaskan segala turunan UUPA seperti dituangkan dalam MoU Helsinky," ujar pria yang akrab dipanggil Apa Karya ini dalam sesi diskusi usai nonton bareng acara pelantikan Presiden RI ke-7, Jokowi-JK di Harouk Cafe, Banda Aceh, 20 Oktober 2014.
Menurutnya, ada beberapa kewenangan Aceh yang masih dihambat pusat untuk segera direalisasi dilapangan, sehingga katanya, Pemerintah Aceh mengalami kendala dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.
"Kalau bagi hasil migas saja seperti perjanjian, kita hari ini tidak begini, pasti rakyat sudah sejahtera," ujar pria yang masih bersemangat meskipun umurnya memasuki usia 70-an.
Mantan Menhan GAM itu menegaskan, Aceh tetap menuntut 3 kewenangan Pemerintah Aceh segera direalisasi. Ada tiga peraturan yang harus segera di 'teken' pemerintah baru Pusat, yakni PP Pertanahan, PP Kewenangan dan PP Migas.
"Kita tak mau terus ditipu. Pokoknya Jokowi-JK wajib segera merealisasikannya, jangan menunda-nunda lagi, kita masih ada marwah dan martabat," ujar pria yang mengaku diminta khusus oleh Wapres Jusuf Kalla menjadi timses pasangan Jokowi-JK di Aceh saat masa Pilpres 2014 berlangsung.
Tuha Peut Partai Aceh itu meyakini, Pemerintahan Jokowi JK akan lebih baik dibanding pendahulunya, karena Jusuf Kalla sebelumnya telah berkomitmen untuk menyempurnakan UUPA.
"kita hari ini membela Pak Jokowi-JK karena beliau sebelumnya telah berjanji, siap merealiasi turuan MoU helsinky dan UUPA," tegasnya sambil berkata,"GAM belum bubar dan siap mengawal MoU Helsinky".
Acara nonton bareng (Nobar) pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI di Harouk Cafe itu digelar oleh Aceh Centre For Inspiration yang diketuai langsung Menhan GAM, Zakaria Saman. Perkumpulan tersebut merupakan kumpulan para relawan Jokowi-JK di Aceh yang terdiri dari berbagai kalangan. (bongkarnews.com)