NEWSOBSERVASI: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan para menteri agar tidak sembarang memberikan pernyataan terkait masalah antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, komentar yang tidak sesuai justru dapat memperkeruh masalah.
"Kami meminta pada pemegang mandat di kementerian, terutama yang menangani masalah ini, untuk memberikan komentar yang dapat menjadi petunjuk penyelesaian masalah," ujar Nur Kholis saat ditemui di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2015).
Nur Kholis mengatakan, Komnas HAM mencatat adanya komentar dari beberapa menteri yang dinilai membuka ruang terjadinya ketegangan antara KPK dan Polri. Salah satunya, menurut Nur Kholis, mengenai isu teror yang ditujukan kepada seluruh jajaran KPK.
Nur Kholis mengatakan, para menteri sebaiknya menyampaikan pernyataan kepada masyarakat bahwa negara bertanggung jawab untuk menghentikan segala bentuk teror dan ancaman. Ia mengatakan, semakin lama masalah ini tidak mendapat respon secara tepat, maka akan semakin berkurang jaminan rasa aman bagi masyarakat.
"Kami tidak ingin lihat dari kelompok mana pun di eksekutif. Di pundak mereka lah untuk memastikan rasa aman bagi warga negara, terutama bagi jajaran KPK," kata Nur Kholis. (Kompas)