 |
| Ketua DPR Kota Banda Aceh ( Arif Fadillah) |
Banda Aceh, NEWSOBSERVASI: Kota Banda Aceh, merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, wilayahnya sudah terasa sempit dan perlu perluasan. Hal ini tercuat dalam Konsep Pemikiran Pemekaran, Kota Banda Aceh, di Aula Serba Guna DPRK Banda Aceh, Senin (23/3). Menghadirkan pemateri Sekretaris Magister Manajemen Unsyiah dan Dosen Program Pascasarjana Unsyiah, Dr. Amri, SE, M.Si.
Ia mengatakan, Banda Aceh sebagai pintu masuk wisatawan dan investor asing, namun, masih terkendala dalam mengembangkan ekonomi.
"Saya pikir ini harus dilakukan kerjasama dengan pemerintah Aceh Besar, supaya memperluas batas wilayah. Tapi, perlu diingat kita tidak memindahkan patok batas," ungkapnya, dipemaparanya dihadapan sejumlah anggota DPRK Banda Aceh yang dihadiri Sekda Banda Aceh, Bahagia.
Sebutnya, Banda Aceh sebagai tempat beradanya ibu Kota Provinsi Aceh, yang jumlahnya ada 23 Kabupaten/Kota.
"Pemerintah Aceh harus lebih penting bekerja ekstra untuk melakukan perluasan ini," kata dia.
Sehingga, kata dia, wacana yang sudah dibicarakan tidak pernah terwujud. Dengan harapan, dapat menghindari kemacetan dan jangan sampai Banda Aceh menjadi Kota terkecil, di 34 Provinsi di Indonesia.
Sebab, lanjutnya, Banda Aceh Aceh Kota yang memiliki sejarah panjang sebagai Kota kosmopolitan, yakni pusat pemerintahan, pusat kebudayaan/pendidikan Islam dan pusat kekuatan militer.
Ia menyampaikan, dengan terjadinya gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 lalu, menyebabkan sebagian pinggiran Utara dan Barat Kota Banda Aceh mengalami kerusakan dan tidak layak untuk ditempati lagi baik sebagai kawasan pemukiman maupun kawasan perkantoran.
"Kondisi ini menyebabkan Kota Banda Aceh menjadi semakin padat dan sulit untuk dikembangkan terutama berkaitan dengan berbagai sarana dan prasarana yang layak sebagai ibu Kota pemerintah Aceh," jelasnya.
Untuk itu, ia menilai, pengembangan ibu Kota pemerintah Aceh dapat dilakukan antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana pemerintah di wilayah Kabupaten Aceh Besar, pembangunan Kota satelit bersama antara pemerintahan Kota Banda Aceh dengan pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, dan atau perluasan wilayah administrasi pemerintahan Kota Banda Aceh.
Dikatakan, potensi gegrafis sejarah Kota Banda Aceh mudah terkoneksi dengan jalur laut terhadap negara Asia Selatan, Tenggara dan negara di Barat lainnya seperti Afrika, Timur Tengah, Eropa.
"Perlu adanya suatu revolusi pemikiran membangkitkan energi Kota Banda Aceh dan mengembangkan sebagai pusat peradaban Islam minimal untuk Indonesia," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Kota Banda Aceh Arif Fadillah, mengatakan, untuk melakukan wacana dan pembangunan kedepan perlu dilakukan musyawarah dan kerjasama.
Tentu, pemikiran dengan konsep perluasan wilayah bisa terlaksana dan terwujud.
"Kita berharap Aceh Besar bisa memberikan wilayahnya untuk kita pakai. Perlu diketahui, ini bukan pemindahan patok batas, bisa jadi hasilnya bisa dibagi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Arif.