Advertistment

 

Lhokseumawe, NEWS OBSERVASI  –Sembilan unit mobil Calon Anggota legislative (Caleg) dari Partai Aceh yang di jadikan Alat peraga dalam Pemilu Legislatif 2014   ditahan oleh Polres Lhokseumawe.Penangkapan yang dilakukan dalam suatu razia gabungan Gabungan karena di anggap telah melanggar peraturan. Minggu (26 /1)

Kabag Op Polres Lhokseumawe, Kompol Isharyadi mengatakan”Tadi sekitar pukul 21:00 Wib, sejumlah personel Polisi dan TNI melakukan razia gabungan di wilayah Geudong hingga ke Kota Lhokseumawe. Razia ini bertujuan untuk menciptapkan Kamtibmas yang lebih kondusif” ujarnya

Lebih lanjut, Isharyadi menyebutkan “sasaran razia malam ini adalah penertiban bagi warga yang membawa bahan-bahan berbahaya , seperti bahan peledak, senjata api, senjata tajam dan juga terhadap kenderaan bermotor yang tidak lengkap surat kenderaan serta tidak sesuai dengan aturan perudang-undangan yang berlaku “ ungkapnya.

Isharyadi menambahkan,” saat razia sedang berlangsung, terdapat iring-iringan mobil dengan menggunakan lampu rotary (rotary lamp), sehingga kita menghentikan mobil tersebut. Setelah kita periksa, mobil tersebut tidak sesuai dengan warna yang tertera pada STNK, karena telah dibalut dengan stiker yang bukan warna dasar mobil tersebut sehingga 9 unit mobil itu kita amankan,”  ungkap Isharyadi.

Kabag Op Polres Lhokseumawe menghimbau kepada seluruh Partai, apabila dalam melakukan kampanye, maka laksanakanlah seusai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Sementara  Jubir KPA Fachrul Razi  kepada Wartawan menjelaskan “ Ini perlu klarifikasi yang jelas dari Komisi Independen Pemilu (KIP), soalnya mobil ini termasuk alat peraga, kalau ingin di tertibkan jangan pandang bulu, termasuk juga seluruh mobil yang perusahaan yang memakai stiker hingga menutupi hampir seluruh bodi mobil kenapa hanya mobil caleg PA” sesalnya.

Ditambahkan”Mobil yang di jadikan alat peraga bukan hanya ada di kota Lhokseumawe, di seluruh Indonesia fenomena seperti ini terjadi dan ini adalah untuk pembelajaran demokrasi ke rakyat dan memeriahkan pesta demokrasi yang hanya terjadi 4 tahun sekali”ungkap tokoh muda ini

“kita akan koordinasi dengan dan meminta ketegasan KIP untuk menyelesaikan masalah ini, karena hal seperti ini merupakan wewenang KIP dan terjadi di seluruh Indonesia terlebih menjelang pilkada ini” pungkasnya. (ja)
 
Top