Aceh Besar, NEWS OBSERVASI - Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 Kabupaten Aceh Besar di Gedung Seni, Kota Jantho, Rabu (26/3/2014). Kegiatan tersebut diikuti Muspida Aceh Besar, Sekdakab Aceh Besar Drs H Jailani Ahmad MM, para Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala SKPK, camat, pengurus PNPM Mandiri, dan tokoh-tokoh masyarakat dari 23 kecamatan se-Aceh Besar.
Musrenbang RKPD, kata Bupati Aceh Besar, merupakan rangkaian proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat gampong, tingkat kecamatan, selanjutnya tingkat kabupaten, tingkat provinsi serta tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada bulan April 2014. Hal yang ingin dicapai melalui Musrenbang tersebut adalah, adanya akselerasi, adanya upaya-upaya percepatan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam periode 2012–2017, yaitu terwujudnya Aceh Besar yang mandiri, sejahtera, dan damai berdasarkan syari’ah. “Beberapa prestasi Kabupaten Aceh Besar dalam dua tahun terakhir, hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua, para pelaku pembangunan dan masyarakat, untuk terus meningkatkan kerja sama dan saling mengisi, agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih secara maksimal,” ujarnya.
Dikatakannya, berkat kerjasama dan dukungan dari DPRK Aceh Besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai tahun 2014 ini, untuk penyusunan RKPD tahun 2015, melalui kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan sudah mulai menerapkan pola anggaran Pagu Indikatif Kecamatan atau P.I.K. yang bertujuan untuk memberikan kepastian anggaran bagi usulan-usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat agar dapat dialokasikan dalam APBK tahun 2015. Walaupun masih dalam porsi yang kecil, yaitu 26,4 milyar rupiah untuk 23 kecamatan di Aceh Besar, namun Mukhlis Basyah mengharapkan melalui P.I.K itu, masyarakat dapat lebih termotivasi lagi untuk berpartisipasi dalam Musrenbang. Meskipun anggaran pembangunan yang dialokasikan melalui APBK Aceh Besar sangat terbatas, namun diharapkan dapat disinerjikan dengan berbagai program dari sumber dana lain, antara lain program PNPM Mandiri, bantuan keuangan gampong atau BKPG dari Pemerintah Aceh, program reguler dari APBA maupun APBN. Bahkan untuk masyarakat Pulo Aceh juga mendapat perhatian dari BPKS melalui UPT BPKS Pulo Aceh.
Menurut Bupati Aceh Besar, pembangunan yang baik membutuhkan perencanaan yang baik, anggaran, implementasi serta pengawasan dan evaluasi. Namun ada hal penting yang juga mempengaruhi keberhasilan pembangunan yaitu situasi yang kondusif, yaitu situasi dimana memberikan kita kebebasan untuk berfikir dengan baik dan jernih, bekerja dan menjalankan usaha bagi masyarakat dan menarik minat pihak luar untuk berinvestasi di daerah. Pelaksanaan pembangunan yang baik, haruslah dimulai dari perencanaan yang baik pula. Beberapa pendapat pakar pembangunan mengatakan bahwa, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan pembangunan yang dicapai. Hal ini menggambarkan bahwa, perencanaan partisipatif merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Aceh Besar, Drs Surya Rayendra melaporkan, kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti 275 peserta dan dimaksudkan dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2015 untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap program/kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2015. Dijelaskannya, titik berat pembangunan sektor pertanian tahun 2015, di antaranya kegiatan pengairan melalui kegiatan pembangunan pompanisasi/sumur bor beserta penampungan air di kawasan pertanian, terutama pada lahan kritis dengan plot anggaran mencapai Rp 10 milyar. (Darwin)