NEWS OBSERVASI: Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai indikasi kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Papua merupakan masalah serius. Jika kecurangan tersebut terbukti benar, maka Mahkamah Konstitusi (MK) harus bertindak sesuai perannya demi tegaknya sistem demokrasi di Indonesia.
“Jika ini betul terbukti, ada sejumlah kecurangan di Papua, maka ini menjadi masalah serius dalam demokrasi,” ungkap Siti Zuhro, Rabu 13 Agustus 2014.
Menurut dia, jenis dugaan kecurangan di Papua tidak bisa lagi ditoleransi dan harus segera disikapi oleh hakim MK. Salah satu yang ia soroti adalah pernyataan saksi dalam sidang yang menyebut ada intimidasi dari pihak tertentu untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu.
Dalam sistem demokrasi, tegas dia, tidak boleh ada pemaksaan kehendak, baik oleh kekuatan politik ataupun aparat. “Hal ini melanggar HAM dan Demokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat Papua tidak boleh lagi dibodohi dan dieksploitasi untuk kepentingan pihak tertentu. Ini menjadi tugas penyelenggara pemilu dan partai politik untuk memperbaiki kualitas demokrasi bagi masyarakat Papua.
“Ini yang menjadi tanggung jawab bagi KPU dan papol,” katanya.
Sementara itu, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Partai NasDem, Rachmawati Soekarnoputri, menyebut terjadi kecurangan dala Pilpres 9 Juli 2014 secara terstruktur, sistematis dan masif.
“Saya melihat masalah substansi dari pilpres kemarin, hampir di setiap provinsi terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif,” pungkasnya.