NEWS OBSERVASI : Belasan pendukung Capres-Cawapres Prabowo -Hatta di Aceh mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Keadilan (AMAPK) menggelar aksi di Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu 6 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB.
Pada aksi tersebut, AMAPK mengancam akan membangkitkan kembali isu referendum bila Pemilu Presiden (Pilpres) karut-marut dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan Capres-Cawapres nomor urut 1 itu.
Aksi yang berlangsung tertib di bawah pengawalan pihak kepolisian sempat menyita perhatian masyarakat yang sedang melintas di jalan. Peserta aksi selain berorasi juga membawa sejumlah poster dan spanduk. Di antaranya tertulis ‘KPU Jahanam’ dan juga ‘PenjarakanKPU yang telah melakukan kecurangan’ serta beberapa poster lainnya.
Koordinator Aksi, Muzakir Reza Pahlevi pada media mengatakan, aksi ini bentuk dari protes pendukung Prabowo - Hatta atas tindakan komisioner KPU yang tidak profesional dan terlalu berpihak untuk memenangkan kepada Capres tertentu dengan cara melakukan berbagai macam kecurangan secara masif dan terstruktur.
“Pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 lalu curang, KPU telah melakukan pembohongan publik dan ini terbukti pasangan Capres Prabowo - Hatta banyak menemukan kecurangan dan hari ini sedang dilakukan sidang perdana di MK,” kata Muzakir Reza Pahlevi.
Muzakir Reza Pahlevi menambahkan, rakyat Aceh tidak menginginkan kembali ditipu dan tidak mendapatkan keadilan dari Negara Indonesia. Bila Prabowo kalah dalam Pilpres kali ini, tentu ini ada kecurangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh MK, maka rakyat Aceh akan membangkitkan kembali isu referendum untuk menentukan nasib Aceh pisah atau masih tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau Pilpres tidak adil, MK tidak profesional dalam memutuskan sidangnya, maka dengan terpaksa kita akan bangkitkan kembali isu referendum di Aceh apakah pisah atau tetap bergabung dengan Indonesia,” ancamnya.
Selain itu, Muzakir Reza Fahlevi juga meminta pihak kepolisian untuk menangkap Ketua KPU,Husni Kamil Manik dan seluruh komisioner KPU lainnya. Karena menurut Muzakir, mereka telah melakukan kecurangan dan kecurangan itu terjadi di hampir di seluruh Indonesia.
Aksi yang berlangsung tertib di bawah pengawalan pihak kepolisian sempat menyita perhatian masyarakat yang sedang melintas di jalan. Peserta aksi selain berorasi juga membawa sejumlah poster dan spanduk. Di antaranya tertulis ‘KPU Jahanam’ dan juga ‘PenjarakanKPU yang telah melakukan kecurangan’ serta beberapa poster lainnya.
Koordinator Aksi, Muzakir Reza Pahlevi pada media mengatakan, aksi ini bentuk dari protes pendukung Prabowo - Hatta atas tindakan komisioner KPU yang tidak profesional dan terlalu berpihak untuk memenangkan kepada Capres tertentu dengan cara melakukan berbagai macam kecurangan secara masif dan terstruktur.
“Pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 lalu curang, KPU telah melakukan pembohongan publik dan ini terbukti pasangan Capres Prabowo - Hatta banyak menemukan kecurangan dan hari ini sedang dilakukan sidang perdana di MK,” kata Muzakir Reza Pahlevi.
Muzakir Reza Pahlevi menambahkan, rakyat Aceh tidak menginginkan kembali ditipu dan tidak mendapatkan keadilan dari Negara Indonesia. Bila Prabowo kalah dalam Pilpres kali ini, tentu ini ada kecurangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh MK, maka rakyat Aceh akan membangkitkan kembali isu referendum untuk menentukan nasib Aceh pisah atau masih tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau Pilpres tidak adil, MK tidak profesional dalam memutuskan sidangnya, maka dengan terpaksa kita akan bangkitkan kembali isu referendum di Aceh apakah pisah atau tetap bergabung dengan Indonesia,” ancamnya.
Selain itu, Muzakir Reza Fahlevi juga meminta pihak kepolisian untuk menangkap Ketua KPU,Husni Kamil Manik dan seluruh komisioner KPU lainnya. Karena menurut Muzakir, mereka telah melakukan kecurangan dan kecurangan itu terjadi di hampir di seluruh Indonesia.
“Saat Indonesia tidak sanggup menyelamatkan keruntuhan Indonesia, maka Indonesia harus selamatkan Aceh agar tidak hancur bersama Indonesia,” kata dia.
Khalid: Demokrasi Terhambat, Aceh Referendum
KETUA DPD Partai Gerindra Aceh, TA Khalid, mengatakan jika demokrasi yang berkeadilan tak mampu lagi diwujudkan di Indonesia, maka Aceh harus segera bangkit untuk menuntut Referendum.
Hal ini disampaikan oleh TA Khalid dalam orasinya di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 6 Agustus 2014. Pada saat bersamaan, MK sedang menggelar sidang gugatan Pilpres oleh pasangan Prabowo-Hatta. “Indonesia adalah negara kesatuan, penyatuan diri beberapa daerah termasuk Aceh karena sebab kesepahaman dan sepakat untuk mendirikan sebuah negeri Indonesia yang demokrasi dan adil,” ujar TA Khalid.
Kata dia, demokrasi dan keadilan adalah pilar NKRI. Ini karena sebab itu NKRI berdiri.
Namun, kata dia, semakin hari smakin nyata yang membuat pilar demokrasi dan keadilan ditancapkan oleh para pendiri NKRI semakin keropos dan hancur. “Kita sangat prihatin, demokrasi dan keadilan di Indonesia bukan semakin baik, tapi semakin amburadur. Terbukti dari hasil Pilpres 2014, dimana kecurangan Pilpres begitu nyata, terlembaga dan massif,” ujar dia.
“Jika Pilpres saja Indonesia tidak mampu berdemokrasi dan berlaku adil, maka jangan mimpi Indonesia akan melahirkan pemimpin yang adil. Pemimpin makruf tidak dilahirkan dengan cara-cara munkar,” kata TA Khalid lagi.
Kata TA Khalid lagi dalam orasinya, tidak ada negara yang sejahtera dan makmur atas ketidakadilan. “Maka kami rakyat Aceh tidak mau tertimpa keruntuhan pilar demokrasi dan ketidakadilan Indonesia. Rakyat Aceh harus segera bangkit untuk menuntut Referendum dan Indonesia juga jangan mencegahnya,” ujar TA Khalid. “Saat Indonesia tidak sanggup menyelamatkan keruntuhan Indonesia, maka Indonesia harus selamatkan Aceh agar tidak hancur bersama Indonesia,” kata dia.
|Merdeka/atjehpost|