 |
| Ketua Umum Partai Gerindra dalam pembekalan caleg terpilih koalisi merah putih |
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkejut saat mengetahui ada pihak-pihak yang akan mengajukan judicial review
atau uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
Undang-undang tersebut baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR,
Jumat (26/9/2014) dini hari, dan menghasilkan keputusan pilkada dipilih
melalui DPRD.
"Judicial review apa? Judicial review apa? Apanya yang mau di-judicial review?" kata Prabowo di Jakarta, Jumat sore.
Menurut Prabowo, seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang ingin
mengajukan uji materi ke MK. Pasalnya, keputusan untuk mengubah pilkada
langsung menjadi pilkada lewat DPRD itu sudah tepat.
"Judicial review itu dilakukan kalau ada undang-undang yang
bertentangan dengan UUD 1945. Kalau kita kan justru sudah mengembalikan
supaya tidak bertentangan," ujarnya.
Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang pada
Kamis (25/9/2014) hingga Jumat dini hari berlangsung alot hingga harus
diputuskan melalui voting. Hasil akhirnya, sebanyak 135 anggota yang hadir memilih pilkada tetap secara langsung.
Adapun pendukung pilkada lewat DPRD sebanyak 226 orang. Fraksi
Demokrat yang semula mendukung pilkada langsung dengan syarat memilih walkout
ketika syaratnya sudah disetujui Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura. SBY
yang sedang berada di Washington DC sudah mengungkapkan kekecewaannya
terhadap proses dan hasil sidang paripurna itu.
Sumber: kompas.com