NEWS OBSERVASI: Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh, Hidayat Almardy, mengharapkan Pemerintah Aceh memprioritaskan pembangunan pro rakyat, baik itu pembangunan fisik ataupun peningkatan karakter bangsa.
"Visi dan misi Pemerintah Aceh harus jelas dan mampu menyesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Republik Indonesia. Rakyat akan melihat dan menilai iktikad baik pihak eksekutif dan legistatif dalam RKA tahun anggaran 2015," ujarnya.
Sementara Ketua HMI Badko Aceh Bidang Politik, Fahrul Radhi, mengatakan persoalan anggaran adalah hal yang sangat urgen. Pasalnya hal itu sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Ia berharap agar pihak eksekutif ataupun legislatif jangan terkesan bermain dengan persoalan tersebut.
Lebih lanjut Fahrul Radhi mengatakan persoalan ini jangan terlalu diarahkan secara politis tapi harus disikapi secara profesional dan proporsional. Legislatif punyak hak dan wewenang sendiri, demikan juga dengan eksekutif.
"Jadi laksanakan secara hak dan wewenang sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan jika legislatif dan eksekutif tidak bisa akur dalam menyelesaikan polemik ini, bagaimana ke depan untuk membangun Aceh. "Kami pikir sudah cukuplah konflik-konflik yang terjadi antar elit politik, kini saatnya saling bergandengan yang saling membangun," katanya.
Ia turut menyorot beberapa item terkait jumlah anggaran yang ada di RKA. Di item tersebut menurutnya terjadi perubahan terlalu besar.
"Kami pikir itu yang harus dibenahi. Harus ada prioritas anggaran, jangan sampai anggaran terbuang percuma yang akhirnya hanya menjadi pemborosan. Tahun lalu saja anggaran tidak dapat dihabiskan. Jadi harus benar-benar dengan perencanaan yang matang dan efesien," kata Fahrul Radhi. (atjehpost)