Kenaikan BBM yang diumumkan pemerintah tanggal 22 Juni lalu tidak
hanya membuat masyarakat saja yang resah dan marah akan tetapi massa
pemilih partai yang berkoalisi pun merasa keberatan dan menyesal telah
memilih partai yang rupanya tidak mewakili aspirasi massa nya.
Bukannya massa partai yang berkoalisi adalah bagian dari rakyat yang
merasakan dampak dari kenaikan harga BBM juga? Pastinya mereka juga
merasa keberatan dengan imbas yang di timbulkan oleh kenaikan harga BBM
bersubsidi? Bahan-bahan pokok harga sudah melambung tinggi hampir
mencapai 50 persen, seperti harga telor dari harga 14 ribu – 16 ribu
kini menjadi 20 ribu. Harga beras per 50 kg dari 470 ribu menjadi 490
ribu, bahkan sagu per 25 kg dari 135 ribu menjadi 147 ribu.
“Malah sampai harga kerupuk ikutan naik 2 ribu perkilonya,” ujar Wati, penjual di pasar Wonokromo Surabaya.
Siapa yang paling bertanggung jawab atas kesengsaraan yang dialami
oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah masyarkat
menengah kebawah?
Seorang Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) , Adjie
Alfaraby mengatakan, meskipun SBY berusaha mencari pihak lain yang bisa
disalahkan atas kenaikan harga BBM ini dengan menghindari pengumuman
kenaikan harga BBM, SBY tetap merupakan orang yang paling disalahkan
atas kenaikan harga BBM ini.
“SBY berusaha agar publik tidak menyalahkan dirinya dengan mengajak
DPR ikut menaikkan harga BBM. Selain SBY tidak berani mengumumkan
kenaikan BBM secara langsung kemarin” kata Adjie di kantor LSI, seperti
yang dilansir Media online Centroone, Minggu (23/06).
Menurut survei LSI, pihak yang paling disalahkan oleh publik atas
kenaikan harga BBM adalah SBY dengan jumlah suara sebanyak 44,52 persen,
DPR sebanyak 26,03 persen; menteri ESDM 7,88 persen; menteri keuangan
7,88 persen.
“Jadi walaupun SBY berusaha bersembunyi dari kenaikan harga BBM,
publik tetap menyalahkannya,” tegasnya. Dengan kata lain usaha SBY untuk
menjaga citranya tetap positif di mata rakyat rupanya tidak berhasil
dan DPR sebagai lembaga nomer dua yang disalahkan publik karena
dianggap ikut mengesahkan kenaikan harga BBM.
(suarakawan.com)