NEWSOBSERVASI: Kemunculan politik populis merupakan reaksi dari tiga hal: secara sosial adalah efek pergeseran globalisasi neoliberal, tumbuhnya kesenjangan sosial. Sebagai elemen kunci adalah karena ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden ketujuh RI dalam Pemilu Presiden 2014, seakan menjadi representasi politik populis, terkait gaya kepemimpinannya yang dikenal dekat dengan rakyat melalui carablusukan, baik saat menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, maupun saat menjabat Presiden RI.
Seiring dengan tampilnya Joko Widodo di panggung nasional, muncul pertanyaan apakah politik populis ala Jokowi dapat menandingi politik oligarki yang selama ini menjadi ciri politik nasional? Apakah kekuatan politik populis di Indonesia mempunyai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menggugurkan politik oligarki?
Sosok Jokowi sudah memunculkan keraguan sejak pertama mendaftarkan diri sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Dia datang dari Solo, kota kecil di Jawa Tengah, dengan latar belakang pebisnis kelas menengah. Sebaliknya, hampir semua Presiden RI terdahulu datang dari kalangan elite politik, termasuk keluarga militer.
Dukungan politik untuk Jokowi datang langsung dari rakyat, bukan berbasis partai politik, baik secara ideologi maupun struktur. Dia diusung PDI Perjuangan karena kader partai tersebut, tetapi tidak berada di dalam kepengurusan inti. Dia juga memiliki pendukung signifikan dari basis massa nonpartai.
Jokowi juga membawa agenda yang berusaha mentransformasikan kehidupan orang Indonesia kebanyakan melalui pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. Hal ini kerap dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya yang tanpa ambisi kebijakan khas dan hanya terfokus pada pemeliharaan institusi-institusi politik yang sudah ada, serta sibuk menegosiasikan distribusi kekuatan dan kekayaan di antara kelompok elite.
Popularitas Jokowi menjulang karena ketika menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tampil sebagai sosok sederhana, berikut dialog-dialognya dengan warga biasa. Juga, kerap berkunjung dadakan, atau diistilahkan blusukan ke komunitas atau ke kampung-kampung, kegiatan yang atraktif bagi publik yang kecewa dengan pemerintah sebelumnya yang bekerja inefisien.
Rintangan Jokowi
"Kelanggengan" Jokowi di pentas politik nasional dengan demikian sangat bersandar pada kemampuannya mewujudkan janji-janji kampanye yang dianggap pro rakyat banyak melalui reformasi bidang kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan, pembaruan perkotaan, dan pemberantasan korupsi. Atas sejumlah tantangan itu, dia menghadapi beberapa rintangan.
Yang pertama, tantangan bidang fiskal. Dana belanja publik yang tersedia untuk infrastruktur dan program-program sosial sangat terbatas mengingat sebagian besar, lebih dari 70 persen, pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah belanja rutin pegawai. Sementara, kemampuan negara mengonsolidasikan dan memperluas basis pendapatan sangat terbatas.
Problem kedua, bagaimana Jokowi berkompromi dengan kepentingan-kepentingan aparat negara, termasuk para pejabat di lembaga yudikatif, yang hidup dengan budaya birokrasi lama. Tampak kesan mereka enggan beradaptasi terhadap usaha-usaha yang mengarah pada pembentukan pemerintahan transparan dan bertanggung jawab.
Tantangan ketiga datang dari kepentingan pebisnis dan politisi yang mendukung sistem oligarki yang berkelindan dengan pemerintahan. Fenomena ini akan menghalangi berbagai upaya mendorong reformasi, termasuk di parlemen.
Oligarki dapat diartikan sebagai bentuk struktur kekuasaan dengan pemegang kekuasaan efektif berada pada segelintir orang. Dalam konteks Indonesia, oligarki dalam diskusi ini mengacu pada aliansi politik-birokratis dan bisnis yang menggabungkan kepentingan bagian teratas dari birokrasi negara, partai politik dan pebisnis beserta keluarga mereka. Aliansi ini terbentuk sejak Orde Baru dan terstruktur dan bertahan hingga saat ini.
Dilema Jokowi
Dilema Jokowi adalah ketika dia mampu menggalang banyak dukungan saat pemilu, tetapi pada sisi lain juga harus mengoperasikan mesin politik itu di tengah kepentingan-kepentingan lama yang masih dominan, berikut basis kelembagaannya. Singkat kata, dia hadir di pusat kekuasaan tanpa kekuatan mayoritas di parlemen dan basis partai yang kuat.
Berbeda dari Thaksin Sinawatra di Thailand, Jokowi tidak punya mesin dan sumber daya politik guna secara efektif memobilisasi basis sosial potensial dari agenda politik populis yang dia sodorkan. Satu kemungkinan dari situasi ini adalah alih-alih menantang atau menandingi oligarki, Jokowi justru besar kemungkinan akan tersedot ke dalam mesin politik oligarki.
Fakta pemberantasan korupsi pada era Jokowi, di mana sempat terjadi ketegangan antara KPK dan Polri, menunjukkan Jokowi harus berkompromi dengan oligarki politik yang sudah lama eksis.
Pada akhirnya, demi mencegah makin tersedotnya Jokowi ke jeratan oligarki, Jokowi perlu memaksimalkan kerja sembari terus mengonsolidasi pemerintahan. Ini konsekuensi dari pemimpin yang meski didukung massa, tetapi tidak memiliki mesin dan sumber daya politik mencukupi. (Kompas)